Parapat, NINNA.ID-Suara warga Girsang Sipanganbolon terdengar beragam dalam reses yang diadakan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dasa Marolop Sinaga pada Rabu 23 September 2026 di halaman Gedung Harungguan Bolon atau Konferensi Hall Parapat.
Ada persoalan jalan dan penerangan, pariwisata yang melesu, transportasi dan terminal yang belum tertata dengan baik, hingga konflik lahan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun.
Di hadapan Dasa Sinaga, warga berharap keluhan mereka tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi berlanjut menjadi komunikasi dan penyelesaian lintas instansi.
Siang itu dimulai pukul 11.00 hingga 12.30 WIB, pertemuan tidak sekadar menjadi agenda tatap muka antara masyarakat dan wakil rakyat.
Di hadapan Dasa Sinaga, warga Girsang Sipanganbolon datang membawa persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Ada yang berbicara tentang jalan menuju kawasan wisata. Ada yang mengeluhkan minimnya penerangan. Pelaku transportasi mempersoalkan pengelolaan bus wisata dan terminal.
Pelaku wisata berbicara tentang potensi desa yang belum sepenuhnya mendapatkan dukungan. Sementara sebagian warga lainnya membawa persoalan lahan dan kerusakan tanaman yang menurut mereka belum menemukan penyelesaian.
Pertemuan tersebut memperlihatkan satu hal yakni persoalan masyarakat di Girsang Sipanganbolon tidak berdiri sendiri.
Infrastruktur, pariwisata, transportasi, pengelolaan lingkungan, tata kelola lahan, dan komunikasi antarinstansi saling berkaitan.
Dalam sambutannya, perwakilan pemerintah kecamatan mengajak masyarakat menyampaikan berbagai saran dan keluhan kepada Dasa Sinaga.
Kelurahan Tiga Raja dan Kawasan Parapat, kata mereka, selama ini banyak menjadi tempat persinggahan wisatawan.
Harapannya, kawasan tersebut dapat kembali berkembang dan masyarakat memperoleh manfaat yang lebih besar dari aktivitas pariwisata.
Ketika wisatawan datang, persoalan jalan ikut terlihat. Bagi pelaku wisata, wisatawan sebenarnya bukan persoalan utama.
Tono Sinaga, salah seorang pengelola tempat wisata dan kegiatan camping di Desa Bangun Dolok menyampaikan bahwa selama beberapa bulan terakhir mereka tetap menerima tamu, baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah.
Namun, ada satu keluhan yang terus mereka dengar dari para tamu yakni akses jalan.
Ia menceritakan bahwa kondisi jalan menuju kawasan mereka dahulu jauh lebih baik. Kini, kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan bagi pengembangan usaha wisata.
Bahkan, ketika wisatawan tiba pada malam atau dini hari, persoalan lain muncul yakni minimnya penerangan membuat tamu merasa khawatir ketika menuju lokasi.
Pengelola wisata tersebut menggambarkan situasinya dengan sederhana. Tempat mereka sebenarnya membuat pengunjung merasa kagum ketika sudah tiba di lokasi.
Tetapi pengalaman positif itu berhadapan dengan persoalan akses yang berada di luar kemampuan pelaku usaha untuk menyelesaikannya sendiri.
Persoalan ini menjadi penting karena pariwisata tidak hanya membutuhkan objek yang menarik.
Jalan, penerangan, keamanan, transportasi, serta kenyamanan perjalanan merupakan bagian dari pengalaman wisatawan.
Bagi masyarakat, pembangunan infrastruktur dengan demikian bukan sekadar pembangunan fisik. Ia berkaitan langsung dengan kemampuan warga mengembangkan usaha, menerima tamu, menciptakan pendapatan, dan menghidupkan ekonomi desa.
Parapat jangan hanya menjadi tempat singgah
Persoalan lain yang mengemuka adalah posisi kawasan Parapat dan sekitarnya dalam rantai perjalanan wisata Danau Toba.
Perwakilan masyarakat menyebut kawasan tersebut selama ini lebih banyak menjadi tempat persinggahan. Wisatawan datang, tetapi belum tentu tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya di lingkungan masyarakat setempat.
Karena itu, warga melihat kebutuhan untuk membangun pengalaman wisata yang lebih beragam.
Potensi yang disebut dalam pertemuan antara lain desa wisata, kelompok seni dan budaya, kegiatan kreatif, olahraga petualangan, camping, serta berbagai kegiatan masyarakat yang dapat dikemas menjadi atraksi wisata.
Bangun Dolok, misalnya, disebut pernah memiliki aktivitas olahraga petualangan seperti paralayang dan motocross serta kegiatan camping.
Dalam pertemuan itu, Dasa Sinaga juga meminta masyarakat Bangun Dolok menjelaskan lebih rinci apa yang telah dilakukan dan apa yang mereka harapkan untuk pengembangan kawasan tersebut.
Persoalannya kemudian bukan semata-mata ada atau tidaknya potensi. Pertanyaannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara konsisten, dipromosikan, dihubungkan dengan pelaku usaha lokal, dan didukung oleh infrastruktur yang memadai.
Transportasi wisata antara terminal dan kepentingan pelaku lokal
Suara lain datang dari pelaku transportasi Parapat bernama Martin Sinaga.
Mereka mempertanyakan kebijakan dan koordinasi terkait bus wisata yang masuk ke kawasan Parapat. Pada hari-hari libur, terutama Sabtu dan Minggu, kepadatan kendaraan menjadi persoalan yang mereka hadapi.
Masyarakat bahkan telah memasang spanduk dan berupaya mengarahkan bus agar tidak parkir sembarangan. Namun, mereka merasa persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh masyarakat atau kelompok transportasi.
Mereka menginginkan adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah, pengelola terminal, pelaku transportasi lokal, dan pihak-pihak yang membawa wisatawan.
Salah satu usulan yang muncul adalah pemanfaatan terminal kembali secara lebih optimal, terutama pada periode liburan, sehingga bus dapat diarahkan ke tempat yang semestinya dan transportasi lokal tetap memiliki peran dalam mengantarkan wisatawan ke penginapan maupun destinasi.
Bagi pelaku transportasi, masalah ini bukan hanya tentang tempat parkir.
Di dalamnya terdapat persoalan mata pencaharian. Mereka menyebut telah memiliki izin dan kewajiban tertentu sebagai pelaku usaha transportasi.
Karena itu, mereka berharap setiap kebijakan mengenai arus bus wisata dilakukan melalui koordinasi dengan pelaku lokal yang selama ini menjalankan aktivitas transportasi di kawasan tersebut.
Mereka juga mempertanyakan mengapa koordinasi tidak dilakukan lebih awal, terutama ketika ada rapat atau kebijakan yang berkaitan langsung dengan aktivitas pariwisata dan transportasi di wilayah mereka.
Konflik lahan menjadi persoalan yang paling berat. Jika jalan dan transportasi berbicara tentang hambatan pembangunan, persoalan lahan menghadirkan persoalan yang jauh lebih rumit.
Dalam pertemuan tersebut, warga Desa Sipanganbolon Mekar bermarga Sinaga menceritakan sengketa dan ketidakjelasan status lahan yang menurutnya telah berlangsung sejak lama.
Ia mengaku telah mengusahakan lahan tersebut sejak 1989 dan pernah mengajukan permohonan pada 1991 serta kembali mengajukannya pada 2000.
Menurut penuturannya, tanaman yang mereka usahakan kemudian dirusak oleh oknum yang mengaku sebagai pewaris atau pemilik lahan tersebut. Lahan tersebut kembali menjadi persoalan pada tahun-tahun berikutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa keberatan dan pengaduan yang telah dilakukan masyarakat pada sejumlah instansi terkhusus kepolisian, belum menghasilkan penyelesaian yang mereka harapkan.
Warga lain bernama Oloan Sinaga kemudian menyampaikan pengalaman serupa. Ia mengatakan bahwa konflik tersebut telah berlarut-larut dan bahkan pernah terjadi benturan di lapangan.
Tanaman petani, menurut kesaksiannya, tetap mengalami kerusakan meskipun masyarakat telah menyampaikan laporan kepada sejumlah pihak.
Ia juga menceritakan adanya aktivitas penebangan kayu dan pembukaan lahan yang dipersoalkan masyarakat.
Dalam penuturannya, masyarakat pernah bersama aparat turun ke lapangan untuk mempertanyakan aktivitas tersebut. Namun, warga mengatakan kegiatan kembali terjadi setelahnya.
Di titik ini, persoalannya menjadi lebih besar daripada sekadar kepemilikan atau penguasaan lahan.
Bagi petani, tanaman yang rusak berarti hilangnya hasil kerja. Bagi masyarakat, ketidakjelasan status lahan menciptakan rasa tidak aman.
Bagi pemerintah, persoalan seperti ini membutuhkan kejelasan mengenai status kawasan, dokumen, kewenangan, serta proses hukum yang berlaku.
Warga kemudian meminta bantuan agar kerusakan tanaman dan pembukaan lahan dapat dihentikan sementara sampai persoalan yang mereka laporkan memperoleh penyelesaian yang jelas.
Jalan dan fasilitas publik masih menjadi pekerjaan rumah. Selain persoalan besar tersebut, pertemuan juga memunculkan berbagai kebutuhan infrastruktur yang lebih spesifik.
Ada usulan dari warga Tigaraja mengenai jalan setapak, persoalan akses di beberapa titik, serta kebutuhan pembangunan atau perbaikan fasilitas yang dinilai dapat menunjang aktivitas masyarakat dan wisata.
Dalam diskusi, Dasa Sinaga meminta agar lokasi dan titik kebutuhan infrastruktur dicatat secara lebih jelas sehingga dapat diketahui apakah kewenangannya berada pada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah kelurahan/desa.
Cara ini penting karena tidak semua persoalan dapat diselesaikan oleh satu lembaga.
Sebuah jalan mungkin menjadi kewenangan kabupaten. Terminal dapat berkaitan dengan pemerintah provinsi.
Persoalan kehutanan memiliki jalur administrasi dan kewenangan tersendiri. Sementara kebutuhan di tingkat desa atau kelurahan dapat masuk melalui mekanisme penganggaran daerah.
Bagi warga, pembagian kewenangan tersebut sering kali tidak sederhana. Mereka hanya melihat satu persoalan yakni ketika masalah terjadi di depan mata, kepada siapa mereka harus mengadu?
Desa wisata dan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan
Dalam pertemuan itu juga muncul kekhawatiran terhadap keberlanjutan program desa wisata.
Pengurus Kampung Warna-Warni menyampaikan bahwa kawasan mereka memiliki potensi dan pernah mendapatkan pengakuan dalam program desa wisata, tetapi masih membutuhkan dukungan agar pengembangannya tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menyampaikan bahwa biaya untuk membangun kembali fasilitas setelah semuanya rusak atau tertinggal, dapat lebih besar dibandingkan melakukan perawatan dan pengembangan sejak sekarang.
Persoalan ini memperlihatkan tantangan lain yakni masyarakat memiliki kemauan, tetapi membutuhkan ekosistem pendukung.
Wisata tidak cukup hanya dengan menetapkan sebuah desa sebagai desa wisata. Harus ada akses, fasilitas, atraksi, promosi, sumber daya manusia, pengelolaan, serta pasar yang mampu mendatangkan pengunjung.
Warga juga mempertanyakan pelayanan dan komunikasi. Di balik hampir semua keluhan tersebut terdapat satu persoalan yang sama yakni komunikasi.
Masyarakat merasa perlu memiliki saluran yang lebih jelas untuk menyampaikan persoalan kepada pemerintah maupun lembaga terkait.
Dalam diskusi, muncul cerita mengenai pengaduan yang menurut warga pernah tidak diterima di salah satu institusi karena persoalan lokasi. Ada pula persoalan yang telah dilaporkan tetapi belum mendapatkan perkembangan yang mereka harapkan.
Karena itu, kehadiran wakil rakyat dalam reses dipandang sebagai kesempatan untuk membuka kembali jalur komunikasi tersebut.
Dasa Sinaga sendiri menyampaikan bahwa hasil reses akan dicatat dan dapat diteruskan melalui jalur legislatif maupun komunikasi dengan pemerintah terkait.
Dalam percakapan tersebut juga disebut kemungkinan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, pemerintah provinsi, serta instansi yang memiliki kewenangan atas persoalan tertentu.
Dari keluhan menjadi agenda bersama. Pada akhirnya, pertemuan tersebut bukan hanya memperlihatkan daftar persoalan masyarakat Girsang Sipanganbolon. Ia juga memperlihatkan bagaimana persoalan-persoalan tersebut saling berhubungan.
Jalan yang rusak memengaruhi pariwisata.
Pariwisata yang belum tertata memengaruhi pendapatan masyarakat.
Transportasi yang belum terkoordinasi memengaruhi kenyamanan wisatawan dan pelaku usaha.
Persoalan lahan memengaruhi keberlangsungan pertanian.
Kurangnya komunikasi membuat warga kesulitan mengetahui ke mana harus membawa persoalan mereka.
Sementara itu, potensi yang dimiliki kawasan ini sebenarnya cukup beragam yakni wisata alam, camping, olahraga petualangan, desa wisata, budaya, pertanian, hingga usaha masyarakat.
Karena itu, aspirasi yang muncul di hadapan Dasa Sinaga dapat dibaca sebagai permintaan masyarakat agar pembangunan Girsang Sipanganbolon tidak dilakukan secara parsial.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang lebih baik. Mereka membutuhkan akses yang memungkinkan usaha hidup.
Mereka tidak hanya membutuhkan terminal. Mereka membutuhkan sistem transportasi wisata yang jelas dan melibatkan pelaku lokal.
Mereka tidak hanya membutuhkan promosi pariwisata. Mereka membutuhkan wisatawan yang tinggal lebih lama dan membelanjakan uangnya di masyarakat.
Dan dalam persoalan lahan, mereka membutuhkan kejelasan status, perlindungan terhadap tanaman dan usaha masyarakat, serta mekanisme penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di ujung pertemuan, harapannya sebenarnya sederhana yakni suara masyarakat jangan berhenti sebagai notulen.
Sebab bagi warga yang setiap hari hidup di tengah persoalan itu, sebuah laporan bukanlah akhir dari perjuangan. Laporan justru seharusnya menjadi awal dari tindak lanjut.
Penulis/Editor: Damayanti Sinaga
