NINNA.ID – Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp), salah satu marwah Indonesia di bumi Tapanuli. Sayangnya, TCUGGp ini, terancam tinggal nama.
Banyak pihak saat ini meragukan kelangsungan status TCUGGP. Terlebih, hingga saat ini, tim revalidasi dari perwakilan UNESCO tidak kunjung datang melakukan verifikasi.
Seorang pendiri dan eks pengurus Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (BP TCUGGp), Mangaliat Simarmata menyampaikan, Kaldera Toba harus diselamatkan, karena ini menyangkut marwah Bangsa Indonesia dimata dunia internasional.
Ia juga berharap semua pengurus yang ada saat ini, semuanya harus bertanggung jawab dan jangan sampai Kaldera Toba gagal atau tidak direvalidasi.
“Kaldera Toba harus diselamatkan. Nama Indonesia dipertaruhkan. Itu cita cita kami dari awal, semua kawasan dan daerah termasuk 7 kabupaten itu harus dilibatkan,” tegasnya.
Eks Pengurus TCUGGp Malu
Status Kaldera Geopark dan kepengurusan BP TCUGG selama ini, malah dinilai mantan pengurusnya sendiri, Marandus Sirait, tidak bermanfaat.
Dia menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah Provinsi Sumatra Utara tidak begitu serius dalam hal Geopark Kaldera Toba.
Gaung kawasan Danau Toba, sebelum berubah status menjadi Kaldera Geopark malah dikatakan jauh lebih nyaring dibanding setelah berstatus TCUGGp.
“Kepengurusan Geopark yang lama masih lebih kreatif. Setelah berganti, makin turun kreatifnya dan makin redup kulihat. Saling redupnya, makanya sejak April saya memilih tidak aktif, malu saya,” kata Marandus.
Ia bahkan tidak peduli lagi, jika tahun depan Geopark Kaldera Toba dicoret dari Unesco. Sebab, dari Tahun 1997 hingga saat ini, konsep konsep memperhatikan Danau Toba diakuinya sudah sangat menjenuhkan. Tidak ada berkelanjutan.
Dia sempat berharap, TCUGGp adalah jawaban dari rasa jenuhnya selama ini melihat berbagai pihak dan cara dalam mengurus kawasan Danau Toba. Namun, setelah dia terliat di dalamnya, ternyata semua masih tetap sama saja.
Ketua BP TCUGGp Akui Lamban
Tidak hanya eks pengurus, malah Ketua Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark Kaldera (TCUGG) saat ini, Mangindar Simbolon, mengakui proses administrasi dan kesekretariatan di BP TCUGG masih lamban dan harus bekerja lebih ekstra lagi.
Alasan itu disampaikan mantan Bupati Samosir ini dikarenakan beberapa pekerjaan yang seharusnya sudah ditampung dalam APBD TA 2022 harus dikembalikan atau disilpalkan karena tidak adanya kesiapan dari pengurus dan beberapa narasumber.
“Kami mengakui ada kelambanan dan kurang dukungan dari beberapa orang individu yang bertugas di badan pengelola, maka ada item pekerjaan yang seharusnya dikerjakan terpaksa jadi Silpa dan mudah mudahan bisa dimadukkan kembali pada TA APBD Disbudparsu 2023 mendatang,” kata Mangindar, Rabu (30/11/2022).
Selain itu, Mangindar juga menyampaikan, beberapa perombakan dan juga usulan pergantian serta pergeseran beberapa personil Badan Pengelola sejak Bulan Maret 2022 lalu juga belum tuntas. Padahal, diakuinya, sudah dikomunikasikan dengan Seekretaris Badan Pengelola dan dengan pihak PPTK di Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatra Utara.
Tidak itu saja, Mangindar menilai Surat Keputusan yang sudah ditetapkan oleh Ketua Umum tentang pembentukan tim-tim kecil untuk menangani beberapa hal terkait enam rekomendasi Unesco menuju Revalidasi 2023 belum juga berjalan dengan maksimal.
Penulis : Jogi S
Editor  : Mahadi Sitanggang
