Simalungun, NINNA.ID — Di tengah udara sejuk Danau Toba dan semangat Konferensi Internasional Geowisata Kaldera Toba 2025, seorang pria berusia 71 tahun berdiri tegak, suaranya menggema, mengguncang ruang Konferensi Internasional Geowisata Kaldera Toba 2025 yang digelar di Hotel Khas Parapat Selasa 8 Juli 2025.
Namanya Wilmar Eliaser Simanjorang, pegiat konservasi, pendidik, dan salah satu tokoh awal penggerak Geopark Kaldera Toba. Meski tak lagi menjabat di pemerintahan, justru darinya lahir suara yang paling jujur.
“Kalau saya tidak bertuhan, saya pasti sudah gila hari ini,” ujarnya, dengan suara bergetar.
Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi karena hati yang remuk melihat kebakaran hutan yang terus melalap keanekaragaman hayati yang ia tanam sendiri selama lebih dari sepuluh tahun.
Ia menangis bukan karena lemah, melainkan karena cinta yang mendalam pada Danau Toba. Ketika banyak orang bicara geopark hanya di ruang rapat atau di atas kertas kerja, Wilmar justru membangun pusat edukasi di tengah ladangnya: Perpustakaan Geofak Indonesia.
“Saya agak maniak, ‘istri kedua’ saya adalah data,” katanya sembari tertawa kecil.
Ketika sebagian orang menunggu arahan, Wilmar memilih bertindak. Ketika anggaran tak turun, ia merogoh kocek sendiri. Ketika struktur organisasi tak jalan, ia membangun sistem kecilnya sendiri. Semua demi Danau Toba.
Kritik Tajam: “Apa Gunanya Kalau Manajer Tak Pernah di Lapangan?”
Dalam forum konferensi yang dihadiri pejabat dan akademisi dari berbagai negara, Wilmar tak menahan kritik.
“Dulu General Manager Geoapark Kaldera Toba tinggalnya di Medan, tapi jadi manajer, gimana itu? Kalau gak kerja kan semestinya diganti!”
Wilmar menyoroti lemahnya struktur manajemen Geopark Kaldera Toba yang terlalu birokratis dan tak berbasis pada lapangan.
Ia menegaskan, pengelola geosite harus berasal dari unsur lembaga, organisasi, usaha, dan masyarakat setempat—bukan hanya titipan politik atau simbol administratif.
Pernyataan Wilmar selaras dengan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2024 Pasal 24, yang menyebut bahwa kelompok kerja di geosite harus berasal dari perwakilan masyarakat lokal, dibentuk atas usulan pemerintah kabupaten, dan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
Menyerukan Kelompok Kerja Profesional: Bukan Jabatan, Tapi Perjuangan
Dalam presentasinya, Wilmar menekankan bahwa pengelolaan Geopark harus dijalankan oleh kelompok kerja profesional yang terlatih dan memiliki peta jalan yang jelas.
Ia menggarisbawahi pentingnya:
- Melibatkan masyarakat lokal sebagai agent of change, bukan hanya pelengkap proyek;
- Memberikan pelatihan rutin kepada para pengelola geosite;
- Menyusun roadmap berkelanjutan, bukan sekadar program jangka pendek;
- Menggalang dana tidak hanya dari APBD, tapi juga dari sumber sah lainnya, termasuk dana desa;
- Menjadikan Geopark sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan bukan sekadar proyek citra.
“Kalau kita sama-sama tersenyum, nanti datang asesor, kita pasti hijau. Tapi kalau kita murung, kita merah!” katanya menyinggung status ‘kartu hijau’ UNESCO Global Geopark yang masih menjadi impian Kawasan Danau Toba.
Demi Danau Toba, Demi Generasi Mendatang
Wilmar Simanjorang bukanlah siapa-siapa dalam struktur kekuasaan hari ini. Tapi dalam narasi perubahan, ia adalah tokoh kunci—orang yang berdiri di garis depan ketika yang lain sibuk berdiskusi.
“Ini bukan milik saya, bukan milikmu, tapi milik kita semua,” tegasnya.
Di usia senja, ia tetap menulis, menanam, membangun, dan menjaga. Karena baginya, menyelamatkan Danau Toba bukan tugas pemerintah saja, tapi tanggung jawab moral bersama.
“Kalau saya masih bisa menulis, saya tulis. Demi Danau Toba,” ujarnya menutup.
Penulis/Editor: Damayanti Sinaga
