NINNA.ID – Pemerhati pariwisata Kawasan Danau Toba, Ombang Siboro mendorong para pemangku kepentingan (stake holder) agar mencurahkan perhatian serius pada infrastruktur ke Samosir.
“Datang dari ujung paling utara Pulau Samosir, kita berharap semoga semua infrastruktur yang mendukung lancarnya pergerakan orang datang ke Samosir itu dapat didukung oleh para stakeholder terutama tentang masalah penyeberangan ke Samosir,” tutur Ombang sebagaimana dikutip media televisi SCTV, belum lama ini.
Pengelola Batu Hoda Beach di Pangururan – Samosir tersebut mengharapkan agar pembenahan akses ke Samosir bisa menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.
Masih dalam ihwal pembenahan pariwisata Danau Toba, Ombang juga menyinggung pentingnya implementasi penjualan dengan tiket online untuk penyeberangan ke Samosir.
Jadi tidak rela mengantri berjam-jam untuk datang ke motor atau kembali dari Samosir tapi mereka bisa memesan tiket secara online mereka jual kan mereka berangkat di jam berapa mereka tahu berangkat jam berapa dari Medan dari Siantar dan pulang dia juga sebaliknya
“Tidak seperti sekarang, setiap hari libur maka berkunjung ke Samosir dan kembali dari semua selalu menjadi cerita pilu bagi banyak orang pengunjung datang ke Samosir,” katanya.
View this post on Instagram
Ombang mengalamatkan aspirasi akses infrastruktur ke kawasan Danau Toba via Samosir tersebut, kepada Bupati, Gubernur Sumatera Utara.
“Termasuk juga ke Menteri Pariwisata, yang saya anggap sangat perlu membedah ini membuat jalan keluar agar persoalan yang berpuluh-puluh tahun ini bisa terselesaikan dengan baik dan wisatawan ke Samosir datang merasa dia nyaman dan mudah dan aman,” pungkas Ombang.
Melansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan sejumlah infrastruktur penunjang kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba, di Sumatera Utara pada Rabu (02/02/2022).
Infrastruktur tersebut mulai dari jalan, pelabuhan, penataan ruang terbuka publik (RTP) dan kawasan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Jika dikalkulasi, total biaya untuk sejumlah infrastruktur tersebut menelan anggaran mencapai Rp 1,08 triliun.
Kelimanya adalah Jalan Bypass Balige, Penataan RTP Pantai Bebas Parapat dan IPAL Parapat, Tujuh Pelabuhan Penyeberangan dan Empat Kapal Motor Penumpang (KMP), Penataan Kawasan Huta Siallagan dan Kampung Ulos Huta Raja.
