Sambo Gugat Presiden dan Kapolri, Tak Seharusnya Dipecat dari Polri

BERSPONSOR

NINNA.ID – Ferdy Sambo gugat Presiden Joko Widodo dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu mengatkan, dia tidak seharusnya dipecat dari Polri.

Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pemecatan dirinya sebagai anggota Polri. Nomor pendaftaran gugatan Sambo tercatat dengan Nomor 476/G/2022/PTUN.JK, Kamis, 29 Desember 2022.

Informasi itu juga dapat diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Arman Hanis, pengacara Ferdy Sambo mengatakan, kliennya itu sebenarnya telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri.

BERSPONSOR

Surat permohonan pengunduran diri itu disampaikan sebelum Komisi Kode Etik Polri memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Menurut Arman Hanis, surat yang disampaikan pada 22 Agustus 2022 itu demi mendukung proses penyidikan kasusnya.

“Pada tanggal 22 Agustus 2022, demi mendukung proses penyidikan dan sebelum ada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Tingkat Banding,” kata Arman di Jakarta, Jumat (30/12/2022).

“Ferdy Sambo telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri yang ditujukan kepada Tergugat II Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri,” katanya menambahkan.

BERSPONSOR
TERKAIT  Ini Nomor Urut 17 Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Sayangnya kata Arman Hanis, permohonan tersebut tidak diproses dan dipertimbangkan oleh para pihak terkait. Jika pengunduran diri setujui maka Sambo tidak akan sampai dipecat dengan tidak hormat.

Arman juga menjelaskan, pengunduran diri anggota Polri diatur secara jelas pada Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Aturan tersebut menyatakan terhadap terduga pelanggar KEPP yang diancam sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan sidang KKEP.

Pertimbangan tertentu dimakdukan meliputi memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun dan memiliki prestasi, kinerja baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa, dan negara sebelum melakukan pelanggaran.

- Advertisement -

“Ferdy Sambo, selama menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia telah dengan cakap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia secara profesional, mandiri, dan berintegritas,” ucap Arman Hanis.

Hal tersebut, menurut Arman Hanis, dapat dibuktikan dengan pengabdian dan pelayanan yang dilakukan Ferdy Sambo kepada masyarakat Indonesia. Sambo juga menerima sekitar 11 tanda kehormatan dari pimpinan Polri.

Editor : Mahadi sitanggang

BERSPONSOR

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU