NINNA.ID – Selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Kawasan Danau Toba (KDT) mengalami perubahan besar, terutama dalam sektor infrastruktur. Jalan tol, bandara, dan pelabuhan baru bermunculan, menghubungkan kawasan ini dengan kota-kota besar di Sumatera.
Meskipun demikian, di balik kemajuan ini, berbagai masalah serius masih menghantui Danau Toba. Mulai dari kerusakan lingkungan hingga kegagalan proyek pertanian skala besar.
Dukungan Warga, Balas Budi Jokowi
Sejak Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat di sekitar Danau Toba. Di Kabupaten Samosir, misalnya, suara untuk Jokowi mencapai 97% pada 2019.
Sebagai bentuk “balas budi”, Jokowi menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di kawasan ini.
Jalan lingkar Pulau Samosir diperbaiki, bandara Silangit diperluas, serta berbagai fasilitas wisata dibangun dengan harapan mendongkrak pariwisata.
Akan tetapi, harapan itu belum terwujud. Jumlah wisatawan mancanegara ke Danau Toba masih jauh dari target, bahkan lebih sedikit dibandingkan dekade sebelumnya.
Infrastruktur ada, tetapi daya tarik utama Danau Toba justru semakin menurun akibat pencemaran lingkungan.
Lingkungan Rusak, Banjir dan Longsor Meningkat
Ironisnya, di tengah pembangunan masif, kerusakan lingkungan di Danau Toba semakin parah. Hutan gundul akibat aktivitas industri seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan tambak ikan skala besar menyebabkan bencana banjir dan longsor makin sering terjadi.
Pada Desember 2023, banjir bandang melanda Desa Simangulampe, Humbang Hasundutan, menewaskan lebih dari 12 orang.
Kualitas air Danau Toba juga menurun drastis. Limbah dari keramba jaring apung serta pencemaran domestik membuat air danau tidak lagi sejernih dulu.
Bahkan, pada 2021, pemerintah sampai harus melakukan hujan buatan untuk menjaga debit air danau.
Food Estate: Proyek Ambisius yang Gagal
Salah satu proyek besar yang digagas pemerintahan Jokowi adalah program food estate di Humbang Hasundutan. Digadang-gadang sebagai lumbung pangan nasional, proyek ini menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah.
Namun, hasilnya mengecewakan.
Banyak petani meninggalkan lahan mereka karena gagal panen. Biaya produksi terlalu tinggi, sementara dukungan pemerintah minim.
Laporan investigasi media juga menunjukkan bahwa sebagian besar lahan kini terbengkalai dan ditumbuhi semak belukar.
Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT): Gagal Total?
Dibentuk pada 2016, Badan Otorita Danau Toba (BODT) diharapkan bisa mengelola kawasan ini secara profesional. Namun, kenyataannya, lembaga ini lebih banyak terfokus pada proyek-proyek investasi besar seperti Toba Caldera Resort, sementara pengelolaan kawasan wisata secara keseluruhan justru terabaikan.
Konflik agraria pun bermunculan. Warga Sigapiton, misalnya, harus berhadapan dengan aparat ketika mempertahankan tanah adat mereka dari proyek pemerintah.
Masalah ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang dilakukan sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat setempat.
Rapor Merah dari Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT)
Menyikapi kondisi ini, Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) memberikan “rapor merah” bagi pemerintahan Jokowi dengan skor 2,75 dari skala 1-10. Rinciannya sebagai berikut:
✅ Infrastruktur: 8/10
❌ Food Estate: 0/10
❌ Lingkungan (Banjir & Longsor): 1/10
❌ Kualitas Air Danau Toba: 2/10
Kesimpulannya, meskipun pembangunan fisik di Danau Toba mengalami kemajuan pesat, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif masih jauh dari harapan.
Tanpa perbaikan lingkungan dan tata kelola yang lebih baik, masa depan Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan tetap suram.
Penulis: Pengurus Yayasan Pecinta Danau Toba
Editor: Damayanti Sinaga
