Samosir, NINNA.ID— Pemerintah Kabupaten Samosir menegaskan bahwa pupuk bersubsidi harus dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak boleh ada kenaikan harga oleh kios atau distributor.
Hal ini disampaikan oleh Asisten II Hotraja Sitanggang dalam rapat pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di Kantor Bupati Samosir, Senin (20/05). Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang menjual pupuk di atas harga resmi.
Akan Ditindak Tegas
Hotraja juga menyoroti keluhan petani dan isu di media sosial soal kios yang menjual pupuk lebih mahal. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkab akan bertindak tegas bersama polisi dan kejaksaan.
Pemerintah Kabupaten Samosir bersama Kejaksaan, Kepolisian, dan distributor pupuk bahas pengawasan harga pupuk subsidi.
“Kalau ada kios yang nakal, akan ditindak. Jangan sampai petani dirugikan,” ujarnya.
Kejaksaan dan Kepolisian Samosir juga sepakat untuk ikut mengawasi dan menindak pelanggaran. Kasi Intel Kejari Samosir, Richard Simaremare, mengatakan pihaknya akan turun langsung ke kios.
“Kalau ada kenaikan harga seenaknya, akan ada sanksi hukum,” katanya.
Sementara itu, Kanit Tipidter Polres Samosir, Martin Aritonang, menambahkan bahwa polisi tidak akan membiarkan adanya penyalahgunaan barang bersubsidi.
“Kami tidak pernah setuju pupuk dijual di atas HET. Ini barang negara, harus dijaga,” tegas Martin.
Izin Bisa Dicabut
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tumiur Gultom, mengatakan bahwa izin kios atau distributor bisa dicabut jika terbukti menaikkan harga pupuk demi keuntungan pribadi.
“HET berlaku saat pupuk diambil dari kios. Tidak ada alasan untuk menaikkan harga,” katanya.
Semua pihak sepakat bahwa pengawasan harga pupuk ini bertujuan untuk melindungi petani dan mendukung program pertanian Kabupaten Samosir seperti Pangula Nature.
Penulis: PRSamosir
Editor: Damayanti Sinaga
