Samosir, NINNA.ID-Untuk kemajuan pariwisata Samosir, pelaku pariwisata Samosir siap melakukan banyak hal yang dituntut. Di tujuh kabupaten Kawasan Danau Toba, pelaku pariwisata Samosir tampil di depan menjadi pemimpin kemajuan pariwisata Kawasan Danau Toba. Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah pelaku pariwisata Samosir yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD).
FGD tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samosir guna mendukung penelitian yang diadakan oleh Dosen USU bernama Ance Sitohang untuk disertasi program doktoral. FGD diadakan di Resto D7 Jalan Gereja Nomor 9 A Pangururan pada Senin 19 Agustus 2024.
Sejumlah pemangku kepentingan yang hadir di antaranya perwakilan dari Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Samosir, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Samosir, Budayawan, Pelaku UMKM, Tokoh Agama, Bappeda Samosir, Dinas Pariwisata Samosir, Dinas Pendidikan Samosir, dan Dinas Koperindag.
“Yang perlu saya garis bawahi sumber daya manusia (SDM) pariwisata Samosir itu sangat siap! Yang perlu kita definisikan adalah pelaku pariwisata itu sendiri. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara standar pariwisata-hospitality kita, apakah kita sama dengan Jawa?” jelas Ombang menjabarkan kedua poin tersebut.
Definisi Pelaku Pariwisata
Ombang Siborong, Ketua ASPPI Samosir mendefinisikan yang dimaksud dengan pelaku pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang hidupnya sangat bergantung pada pariwisata. Orang yang kesehariannya mencari nafkah dari pariwisata, bukan yang sambil-sambilan.
“Yang dimaksud dengan pelaku pariwisata itu orang yang memang cari makan dari pariwisata. Dari situ nafkahnya. Jadi, dinas pariwisata atau pegiat pariwisata itu bukan pelaku pariwisata. Di Samosir ini, saya bilang saya. Kamilah yang ada di sini. Yang hidupnya dari usaha pariwisata, menggaji orang dari usaha pariwisata” jelas Ombang mendefinisikan tentang makna kata pelaku pariwisata.
Pelaku pariwisata pun dibagi menjadi beberapa kategori. Pertama, pelaku usaha pariwisata.
Kedua, karyawan di bidang usaha pariwisata yang membantu pengusaha pariwisata menjalankan usahanya.
Lapisan ketiga yang berperan sebagai pendukung yakni pelaku usaha pasar domestik misalnya rumah makan, angkutan umum, becak dan lain sebagainya. Akan tetapi lapisan ketiga maupun keempat bukan merupakan pelaku pariwisata.
“Pelaku usaha pasar domestik itu disebut support system yang kita sebut juga pseudo atau bayang-bayang. Jadi target mereka adalah lokal. Mereka tidak punya visi-misi tata cara usaha mereka dipasarkan ke sektor pariwisata. Misalnya, banyak sekali homestay di Samosir. Tapi mereka sama sekali tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan tamu,” jelasnya memberikan contoh pihak ketiga yang berperan sebagai pendukung dalam industri pariwisata.
Standar Pariwisata
“Kalau kita bicara standar-standar pariwisata itu apa? Apakah standar kita harus sama dengan Jawa atau Bali? Saya pikir tidak! Kalau orang Jawa menyambut orang tunduk kepalanya dari jauh menyambut. Kalau orang Batak cukup santai saja dan bilang “Horas!” Begitulah orang Batak apa adanya. Makanya saya tidak suka ada istilah Bali baru! Jika itu prinsip kita maka kita tidak pernah jadi kepala. Kita selalu menjadi ekor. Samosir ini cukup menjadi apapun, bahkan menjadi pariwisata berkelas dunia”.
“Jangan harap orang Samosir akan menyambut wisatawan seperti caranya orang Jawa atau Bali. Itu gayanya orang Batak. Itu tidak boleh diubah. Kalau gaya orang Batak diubah, orang malah tidak datang lagi bertamu ke Samosir karena ada yang berubah di sini,” jelas Ombang mengomentari terkait standar Samosir dalam menunjukkan keramahan pelaku pariwisata tidak harus menjadi seperti suku Jawa atau Bali.
Masukan buat Pemkab Samosir
Di lapisan keempat menurutnya adalah pemerintah sebagai supporting actors atau aktor pendukung. Pemerintah berperan dalam mempersiapkan angkutan umum, jalan, dermaga, POM Bensin, perbankan dan lain sebagainya.
“Catatan kita, wisatawan sekarang hati-hati ke Samosir bukan faktor SDMnya. Tapi wisatawan takut minyak di SPBU cepat habis. Karena bahan bakar sekarang sulit dicari. Kalau sudah libur itu susah!” jelas pemilik Batu Hoda Beach ini.
Ia sepakat dengan pernyataan pastor yang juga diundang hadir dalam FGD tersebut bahwa Pemkab Samosir harus memberikan porsi yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pariwisata jika ingin pariwisata Samosir maju.
“Kalau ingin majukan pariwisata sudah tentu harus memprioritaskannya dalam APBD. Dan pemimpin harus tourism minded. Jangan bicara pariwisata tapi tidak tourism minded. Kita bisa menilai dia tourism minded dari berapa banyak yang dia bicarakan tentang pariwisata,” jelasnya.
Rommel Silalahi, pemandu wisata di Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Samosir juga menyatakan hal serupa. Kekurangan ada pada Pemerintah Kabupaten Samosir, bukan pada SDM pelaku pariwisata Samosir.
“Coba kita melihat upaya Pemerintah Sumatera Barat dalam melestarikan Hutan Lindung. Tidak boleh dimasuki hutan lindung selama beberapa tahun dan itu sudah diatur. Begitu juga di sungai, tidak boleh menangkap ikan selama periode waktu tertentu. Di sana regulasi benar-benar dijalankan. Kalau di Samosir belum ada tindakan nyata pemerintah. Kalau begini terus, bagaimana masa depan Samosir,” jelas pria yang berprofesi sebagai pemandu wisata yang juga menjalankan usaha travel di Samosir.
Ia berharap Pemkab Samosir bertindak serius guna menyelamatkan alam dan lingkungan Samosir.
Berdasarkan pengamatannya, hutan pinus di Samosir berada di status mengkhawatirkan.
“Jadi apa sebenarnya yang mau dijual Samosir sebentar lagi? Kawasan longsorlah sebentar lagi Samosir ini. Karena regulasi pemerintah tidak jelas! Ini pernah saya utarakan saat ada seminar di Simanindo. Kami bingung sama Pemerintah Kabupaten. Akibat longsor, yang menderita adalah masyarakat Samosir,” jelas Rommel menggarisbawahi kekurangan Pemkab Samosir.
Riris Hasibuan, pengelola Museum Hutabolon Simanindo juga menyatakan dampak perubahan lingkungan menyebabkan banjir besar yang merusak fasilitas di sana.
“Saya sudah kirim bukti foto kepada Kepala Dinas Pariwisata Samosir Bu Tetti, termasuk juga ke Bupati, Camat, supaya ada langkah untuk memperbaiki kondisi saat ini,” menjelaskan pentingnya peran Pemkab Samosir mengantisipasi banjir besar. Saat hujan deras, gelombang hujan menghempas fasilitas di Museum Hutabolon Simanindo.
Kebijakan Pemerintah
Sariaman Manik, pemandu wisata yang mengelola usaha Kopi Kopling di Lumban Manik menyuarakan agar kebijakan Pemkab Samosir benar-benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat lokal di Samosir. Ia berharap komunitas-komunitas musik maupun budaya lokal didukung oleh Pemkab Samosir.
“Contoh Samosir Music International (SMI) baru-baru ini kalau ditanya orang per orang di Samosir, apa sih dampaknya SMI bagi kami pelaku UMKM? Atau kepada pelaku pariwisata? Apakah hotel di TukTuk penuh? Dana SMI gak perlu lah kita sebut berapa banyak. Coba dana sebanyak itu digelontorkan kepada pelaku-pelaku yang benar-benar berjuang untuk pengembangan pariwisata Samosir,” jelas Sariaman Manik mengomentari kebijakan Pemkab Samosir yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat lokal.
Hal ini pun ditandaskan kembali oleh Riris Hasibuan yang menyatakan Pemkab Samosir khususnya Dinas Pariwisata Samosir tidak berupaya untuk fokus membenahi objek wisata yang ada. Malah sibuk membangun objek wisata baru yang berpotensi akan terlantar.
Insentif Pemerintah
Para pelaku pariwisata yang hadir mengatakan Pemkab Samosir penting memberikan insentif kepada pelaku dan pegiat wisata yang benar-benar menjalankan perannya dengan baik.
Insentif ini dapat memicu pelaku dan pegiat untuk terus semangat berkarya. Apresiasi maupun insentif juga dapat membuat pelaku dan pegiat terus berjuang meningkatkan kemajuan pariwisata Samosir.
Di akhir dari FGD, Ombang Siboro menambahkan Samosir perlu role model atau panutan yang dapat menggerakkan masyarakat melakukan kebaikan.
“Kebersihan itu harus menjadi gerakan sosial. Jangan lagi government centries. Kita harus buat gerakan sosial. Bagaimana menggerakkan ini? Maka harus ada role model. Harus ada orang-orang yang jadi panutan.” jelas Ombang.
Pemimpin daerah harus menjadi panutan utama dalam hal kebersihan. Misalnya, setelah acara Pemkab Samosir, pemerintah harus menjadi panutan yang bisa dicontoh oleh publik dalam hal kebersihan.
“Kalau Anda mau jadi pahlawan, saatnya Anda harus menundukkan kepala dan punggungmu dan angkat sampah,” jelasnya memberi contoh pentingnya pemimpin menjadi panutan.
Prinsip Dalihan Na Tolu
Dalihan Na Tolu merupakan konsep filosofis atau wawasan sosial-kulturan yang menyangkut masyarakat dan budaya Batak.
Dalihan Na Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok.
Dalam adat Batak, Dalihan Na Tolu ditentukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar bersama.
Ada tiga unsur dalam Dalihan Na Tolu yakni hula-hula, boru dan dongan tubu.
Menurut Ketua ASPPI Samosir pemerintah masuk dalam unsur dongan tubu. Wisatawan adalah hula-hula. Pihak boru adalah pelaku pariwisata.
Penulis/Editor: Damayanti Sinaga
