spot_img

LEGALITAS UMKM KAWASAN DANAU TOBA DIRAGUKAN?

Pelaku UMKM Kawasan Danau Toba Mulai Protes

NINNA.ID – Tidak dilibatkannya perwakilan 8 kabupaten di kawasan Danau Toba pada kegiatan peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mulai menuai protes. Mereka menaruh curiga, kenapa Kemenparekraf membawa-bawa nama Kawasan Danau Toba tapi tidak melibatkan UMKM dari sekitarnya.

Dalam kegiatan 14-16 Juni di Medan “berjudul” Danau Toba, dari 100 peserta tidak satupun berasal dari 8 kabupaten di kawasan Danau Toba. Fakta ini terungkap tak sengaja, ketika seorang dari 100 peserta menunjukkan undangan pelatihan kepada ninnA.

Dari undangan itu, ninnA yang mencoba konfirmasi kepada dua orang panita, David dan Emil, yang nama dan nomor WA-nya tercantum dalam undangan itu, terkesan mengelak.

“Tidak perlu diliput. Acara 3 hari ini pelatihan, bukan temu bisnis. Nanti akan ada acara temu bisnis antara pelaku UMKM dengan pengelola hotel,” ujarnya dengan nada terburu-buru, saat ditelepon 13 Juni, 1 hari sebelum acara dimulai.

Dari peserta yang menunjukkan undangan pelatihan tadi menyebutkan, peserta paling jauh berasal dari Tebing Tinggi dan dominan peserta lainnya dari kawasan Kota Medan.

“Ini paling jauh dari Tebing Tinggi,” jawabnya saat ninnA menanyakan apakah ada pelaku UMKM dari Asosiasi Kaldera Toba atau perwakilan dari 8 kabupaten di kawasan Danau Toba di acara itu.

Hasil penelusuran ninnA berdasarkan file dokumen yang ia bagikan, dari 100 nama UMKM tersebut, memang tidak satupun mewakili 8 kabupaten di Kawasan Danau Toba.

Saat ninnA menelusuri tiga nama peserta yang sangat asing di telinga masyarakat kawasan Danau Toba, seperti Dapoer Bu Endang, Ransoe Konveksi dam Warung Wak Keling, ternyata memang tidak tergabung dalam Asosiasi UMKM Kaldera Toba, karena tidak menjalankan usahanya di kawasan Danau Toba.

Penelusuran lokasi yang juga dilakukan ninnA melalui Google Bussiness mengungkapkan, Warung Wak Keling berlokasi di Binjai, Dapoer Bu Endang di Kecamatan Medan Perjuangan dan Ransoe Konveksi sama sekali tidak terdeteksi Google.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut akhirnya terekspos di portal Akademi Pariwisata Medan dan Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) pada 16 Juni. Dalam website tersebut dimuat judul,”Kemenparekraf/Baparekraf Tingkatkan Kapasitas Usaha Pelaku Parekraf di DPSP Danau Toba”

Disebutkan pula Kemenparekraf berkolaborasi dengan Pertamina, Telkom, dan Provinsi Sumatera Utara, mendorong peningkatan kapasitas UMKM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berada di sekitar Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba.

Respon Pelaku UMKM di Kawasan Danau Toba
Setelah mengetahui informasi mengenai pelatihan berjudul Danau Toba tapi sama sekali tidak melibatkan pelaku dari 8 kabupaten di Danau Toba, para pelaku UMKM itu mulai bersuara.

Jerry, owner Bandrek Andaliman, melalui pesan singkatnya mengomentari,” Itulah, kok bisa tidak ada perwakilan UMKM Toba padahal judulnya pakai nama Toba. Tidak bisa dibiarkan ini!”

Berliana Purba, Ketua Bidang Pertanian Asosiasi UMKM Kaldera Toba mengatakan, seharusya penyelenggara mendapatkan data dari instansi yang menangani UMKM di kawasan Danau Toba.

“Memang tidak adil ya. Seharusnya penyelenggara minta data dari dinas-dinas yang menangani UMKM dan Pariwisata di 8 Kabupaten Kawasan Danau Toba. Untuk itu, Asosiasi harus banyak audiensi ke penyelenggara kegiatan supaya tidak terlewatkan.” kata Berliana.

TERKAIT  Kawasan Super Prioritas Tetapi Penunjuk Arahnya Menyesatkan

Sejumlah pihak menduga tidak dilibatkannya anggota Asosiasi UMKM Kaldera Toba karena tidak adanya database yang dapat diakses oleh Kemenparekraf. Selain itu, Asosiasi tersebut dianggap belum banyak dikenal instansi pemerintah.

Namun, pengurus Asosiasi membantah. Pihaknya mengatakan seharusnya penyelenggara meminta data pelaku UMKM kepada instansi formal seperti Dinas Koperasi dan UMKM di 8 Kabupaten Kawasan Danau Toba.

Pihaknya menambahkan, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara telah mengetahui keberadaan Asosiasi UMKM Kaldera Toba.

“Saat Asosiasi mengadakan Bazar di Parapat, Dinas Pariwisata Provinsi hadir melalui Badan Pengelola Kaldera Toba. Database saja yang belum diserahkan secara formal ke Kemenpar tapi kami sudah pernah serahkan database anggota kami ke BPODT,” jelas Berliana membantah tuduhan Asosiasi belum dikenal instansi pemerintahan.

Pemerintah Daerah Juga Tak Diundang
Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tapanuli Utara, Budi Simatupang, mengatakan tidak mendapat undangan atau imbauan dari Kemenparekraf usulan nama-nama pelaku UMKM di Taput.

“Kami sudah cek agenda surat yang masuk ke Dinas Koperasi dan UMKM Taput, tidak ada undangan dari Kemenparekraf masuk,” ujar Budi.

UMKM di Kawasan Danau Toba Tidak Legal?
Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Sumut Utara, Drs. Unggul Sitanggang, mengakui, merekalah (Dinas Koperasi dan UKM Sumut) yang menyerahkan daftar pelaku-pelaku UKM kepada Kemenparekraf berdasarkan pertimbangan legalitas dan keberlangsungan usaha.

“Benar, kami yang berikan usulan nama pelaku UMKM kepada Kemenparekraf sebelum acara. Standar seleksi nama UMKM adalah legalitas dan sustainability usaha. Persoalannya, kebanyakan pelaku UMKM di 8 kabupaten di Danau Toba itu punya produk tapi tidak punya legalitas dan tidak berlanjut. Maka, kami serahkan pelaku UMKM di Sumut yang sudah legal, berkelanjutan dan mampu bekerjasama bisnis perhotelan,” papar Unggul Sitanggang.

Salah satu dari staf Kemenparekraf yang kerap mengunjungi dan mendampingi desa-desa wisata di Kawasan Danau Toba, Andhy Marpaung Sub Koordinator Area I Kemenparekraf, saat dikonfirmasi terkait acara yang diadakan Kemenparekraf tapi tak melibatkan pelaku UMKM di kawasan ini juga tak banyak memberi jawaban.

”Bisa koordinasi atau tanyakan kepada orang yang nomornya ada di surat itu?” balasnya melalui pesan WA.

Menteri Perintahkah Melibatkan Lokal
Dalam kunjungannya ke Desa Huta Tinggi di Kabupaten Samosir tahun lalu, Menparekraf Sandiaga Uno menyerukan agar masyarakat lokal dilibatkan dalam pengembangan desa.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendorong pengelola desa wisata untuk menyerap tenaga kerja lokal, guna mengembangkan produk ekonomi kreatif yang menjadi andalan.

“Tenaga kerja lokal harus harus dimanfaatkan. Itu bagian upaya pembangunan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru di desa, ” ujar Menparekraf Sandiaga Uno di Samosir, kala itu.

Dalam kunjungannya, Sandiaga menyatakan para mitra desa wisata yakni pelaku UMKM harus dari warga sekitar. Pelaku UMKM tidak boleh hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Dengan demikian, mereka dapat merasakan manfaat dari pengembangan desanya menjadi desa wisata.

 

Penulis  : Damayanti Sinaga
Editor     : Mahadi Sitanggang

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU