Menyangkut Pasal Perzinahan, Aparat Tak Akan Cek Kamar Hotel Wisatawan

BERSPONSOR

NINNA.ID – Adanya pasal perzinahan dalam KUHP yang baru, aparat dipastikan tidak akan cek kamar hotel wisatawan. Kepastian itu dijamin Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Disebutkannya, aparat TNI, Polri, maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak akan memeriksa kamar hotel para wisatawan mancanegara.

Sandiaga Uno juga mengakui, sempat ada kekhawatiran mengenai pasal perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang dianggap bakal menggangu privasi wisatawan.

“Tidak akan ada pengecekan-pengecekan. Berita-berita yang sempat timbul itu langsung kami tanggapi, langsung kami klarifikasi,” kata Sandiaga di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12/2022).

BERSPONSOR

Sebagai bentuk jaminan darinya Sandiaga mengaku sudah memberikan surat edaran agar tidak ada pemeriksaan ke kamar-kamar hotel wisatawan mancanegara. Surat edaran itu disampaikan kepada seluruh kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif se-Indonesia.

Kepada calon wisatawan mancanegara, diimbau tidak perlu khawatir untuk berlibur di Indonesia.

“Kita berikan komitmen, keyakinan lintas kementeian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri sampai Satpol PP bahwa keamanan dan keyamanan dan wisata yang menyenangkan itu yang akan kita utamakan,” ujar Sandiaga Uno.

Selanjutnya dia menambahkan, pihaknya juga terus merespons keluhan dari luar negeri mengenai pemberlakuan KUHP dan memberi jaminan bahwa aturan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan wisata di Indonesia.

BERSPONSOR
TERKAIT  Dishub Sumut Gelar Rakor Bidang Transportasi Kesiapan Penyelenggaraan PON XXI Sumut-Aceh 2024

Seperti diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno mengaku menerima keluhan dari banyak negara soal pasal perzinahan yang ada dalam KUHP baru.

“Sudah banyak (negara) yang menyampaikan (keluhan) ke kami dan kami terus mensosialisasikan bahwa KUHP ini adalah intensinya justru kepastian berinvestasi dan keamanan dan kenyamanan dalam konteks konstruksi hukum yang baru,” ujar Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/12/2022).

Seks di luar nikah itu diatur dalam Pasal 411 Ayat (1) KUHP terbaru. Berikut bunyi pasal 411 ayat (1):

“Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

- Advertisement -

Hanya saja, ancaman pidana tersebut baru dapat berlaku apabila ada pihak yang mengadukan, atau dengan kata lain delik aduan.

Aduan hanya dapat dilakukan masing-masing pasangan, suami atau istri. Bagi yang tidak terikat pernikahan, maka yang bisa mengadukan adalah orangtua atau anaknya. Namun, aduan itu harus satu paket, maksudnya, baik si pria dan si wanita sama-sama diadukan.

Editor : Mahadi Sitanggang

BERSPONSOR

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU