NINNA.ID – Menyambut bulan Ramadan 1444 H, para Aparatur Sipil Negara (ASN) akan ada perubahan jam kerja saat puasa nanti. Di mana para ASN boleh pulang jam 14.00 atau jam 2 siang selama Ramadan.
Melansir CNN, kebijakan tersebut tercatat dalam Surat Edaran (SE) oleh pemerintah. Aturan itu berlaku bagi ASN yang bekerja enam hari dalam sepekan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No.06/2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadan 144 H di Lingkungan Pemerintah.
Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 6/2023 mengatur ASN tersebut mulai bekerja pukul 08.00 dan bisa pulang 14.00. Selama rentang waktu itu, ASN mendapatkan jam istirahat selama 30 menit.
“Bagi instansi pemerintah yang menerapkan enam hari kerja, jam kerja menjadi pukul 08.00-14.00 pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu, dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30,” dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, Selasa (21/3).
Untuk hari Jumat, ASN bekerja pada jam 08.00-14.00. Mereka mendapatkan jatah istirahat pada pukul 11.30-12.30.
Sementara itu, ASN yang bekerja lima hari dalam sepekan harus bekerja tujuh jam sehari. Waktu istirahat 30 menit juga berlaku bagi para ASN di kategori ini.
“Instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadan menjadi pukul 08.00-15.00 pada hari Senin hingga Kamis, dan untuk jam istirahat diberikan pada pukul 12.00-12.30,” tulis Kemenpan RB.
“Sedangkan untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 08.00-15.30 dengan jam istirahat pukul 11.30-12.30,” bunyi petikan berikutnya.
Pemerintah mengatur jam kerja ASN selama bulan Ramadan adalah 32,5 jam sepekan. Pemerintah menjamin para abdi negara tetap bekerja efektif selama bulan puasa.
“Penetapan jam kerja selama bulan Ramadan ini diberlakukan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik,” bunyi pernyataan resmi Kemenpan RB.
Dalam surat edaran, disebutkan bahwa jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama bulan Ramadan 1444 H memenuhi minimal 32,5 jam dalam satu minggu.
Pada SE dengan tembusan Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta Menteri Dalam Negeri tersebut juga disebutkan, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah menetapkan keputusan pelaksanaan jam kerja di lingkungan instansinya dengan menyesuaikan zona waktu wilayah masing-masing. Penetapan keputusan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri PANRB.
PPK di lingkungan instansi pemerintah juga memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan ini tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai ASN dan organisasi.
Adapun penetapan jam kerja tersebut diberlakukan agar tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.
