NINNA.ID – Terkait judul itu, bukan saya yang mengatakan. Saya hanya mengutip. Bahkan, itu dari ahli. Kalau saya ditanya, jauh dalam lubuk hati, semua yang menggunakan paket adat marga, Dalihan Na Tolu dan kekhasannya, serta ulos, sudah pasti mereka semua adalah Batak. Begitu keyakinan saya. Bahwa nama itu bukan dari kita, itu soal biasa. Tak semua nama berasal dari diri kita bukan?
Contoh saja. Saya Riduan Situmorang. Nama itu bukan dari saya. Orang lain yang memberi nama itu pada saya, yaitu ibu saya. Tetapi, meski nama itu bukan dari saya, saya tetap bangga dengan nama itu. Bangga sekali. Sedikit lebih luas, kita bangga bernegara Indonesia. Tetapi, sadarilah, Indonesia itu bukan nama dari kita. Indonesia adalah nama yang diberikan orang luar kepada kita.
Karena itulah, jika datang akademisi yang mengatakan bahwa Mandailing bukan Batak, Simalungun bukan Batak, Karo bukan Batak, dan sebagainya, dan sebagainya, dalam hati saya jengkel. Bukan soal mereka tak benar. Mereka benar. Tetapi, kalau sebatas benar, di mana kebijaksanannya? Akademisi tak boleh puas sebatas benar. Apalagi kalau sampai menggunakan kebenaran itu untuk pecah-belah terselubung, misalnya.
Sekali lagi, mereka benar. Tetapi, mereka hanya puas pada sebuah kebenaran. Mereka menutup mata pada kebenaran lain, bahkan pada realitas sosial. Padahal, realitas adalah puncak dari kebenaran. Adalah realitas sosial bahwa Mandailing punya paket adat dan kebiasaan yang mirip dengan Toba sebagai Batak. Ada perbedaan? Tentu saja. Sesama Toba sendiri punya perbedaan.
Nah, pada perbedaan inilah akademisi kita sering puas. Itu ibarat ada dua orang kembar. Namanya, misalnya, Nera dan Neri. Keduanya anak seseorang bernama Adi. Adi punya tahi lalat. Si kembar ini satu orang tak punya tahi lalat, yaitu Nera. Namun, wajah Nera dan Neri mirip. Keduanya juga mirip dengan ayahnya. Itulah realitasnya. Namun, muncullah para pengacau.
Mereka ini seperti akademisi itu. Mereka ini memberi kesimpulan: Nera bukan anak Adi karena itu Nera bukan saudara Neri. Sebabnya, Nera tak punya tahi lalat, seperti Neri dan Adi. Sebuah kesimpulan yang ngawur karena mengambil keputusan dari realitas yang kecil, yaitu tahi lalat. Kira-kira begitulah akademisi kita membuat kesimpulan. Dan, mereka bangga atas kesimpulan itu karena sering dikutip dan dibuat jadi bahan seminar.
Seminar seperti itu pernah terang-terangan. Judulnya pun mantap: Mandailing bukan Batak. Kalau tak salah ingat, seminar berkategori FGD ini berada dalam bingkai ketika Putri Pak Jokowi ditabalkan jadi Boru Siregar. Kebetulan, calon suaminya adalah orang Mandailing. Itulah tema yang lebih luas. Ketiga akademisi yang dipanggil dengan tema seperti itu, ya, mereka-mereka saja.
Sejauh pengamatan saya untuk tahun-tahun belakangan ini, akademisinya berkutat di lingkaran mereka saja. Kata mereka, dalam tafsir saya setelah membaca hasil diskusi mereka saat itu bahwa Batak itu ahistoris. Tetapi, sudahlah.
Gerakan seperti ini sudah lama. Bukan baru. Bahwa akademisi itu hadir untuk membuatnya tetap awet barangkali adalah untuk alasan tetap survive dan dikenal.
Sebab, dulu sekali, pada tahun 1919-an, gerakan ini pernah terjadi. Jadi, beredarlah sebuah undangan rapat di Medan. Rapat itu bertujuan untuk membahas masalah “adat Batak”. Namun, menyitir Pewarta Deli, 15 Oktober 1919, orang Mandailing menolak hadir dan menyatakan pertemuan itu tak ada sangkut pautnya dengan Mandailing. Maksudnya, Batak, ya, Batak; Mandailing, ya, Mandailing. Itu dulu.
Ada yang keberatan dengan itu? Tentu saja. Sama seperti saat ini. Ada banyak teman saya Karo mengatakan bahwa ia Batak. Begitu juga Simalungun. Begitu juga Mandailing. Dari sanalah kemudian muncul peristiwa Batak Maninggoring. Peristiwa yang menyebutkan bahwa Mandailing itu adalah Batak. Ada yang kontra dengan keputusan itu? Ya, ada. Sampai sekarang. Tapi saya yakin, ada lebih banyak yang setuju, bukan?
