Medan, NINNA.ID– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara baru saja merilis laporan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Tahun 2024. Laporan ini menjadi panduan penting dalam memahami tingkat kemahalan konstruksi di berbagai wilayah Sumatera Utara, terutama terkait kebijakan anggaran pembangunan dan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun mendatang.
Disebutkan dalam laporan tersebut, tahun ini yakni tahun 2025, Kota Medan menerima DAU tertinggi sebesar Rp2,12 triliun, disusul oleh Deli Serdang (Rp1,87 triliun) dan Simalungun (Rp1,52 triliun). Di sisi lain, Kabupaten Pakpak Bharat menerima DAU terendah, yakni Rp360,33 miliar.
IKK dan Kota Acuan
IKK adalah indeks harga yang menunjukkan perbandingan biaya konstruksi suatu wilayah terhadap kota acuan. Pada tahun 2024, Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai kota acuan.
Nilai IKK Sumatera Utara tercatat sebesar 97,45, yang berarti tingkat kemahalan konstruksi di provinsi ini lebih rendah 2,55% dibandingkan Banjarmasin.
Dalam peringkat nasional, Sumatera Utara berada di posisi ke-23 dari 38 provinsi, sementara di kawasan Sumatera, provinsi ini menduduki peringkat ke-3.
Laporan ini juga merinci tingkat kemahalan konstruksi hingga tingkat kabupaten/kota. Kabupaten Nias Barat mencatat nilai IKK tertinggi, yaitu 115,36, diikuti oleh Nias Selatan (110,59) dan Nias (110,03).
Ketiga wilayah ini memiliki biaya konstruksi yang lebih mahal daripada Banjarmasin. Sebaliknya, Kabupaten Batu Bara mencatat IKK terendah sebesar 88,66, diikuti oleh Deli Serdang (89,32) dan Kota Pematang Siantar (92,05).
Metodologi dan Faktor Penentu IKK
IKK dihitung menggunakan data Survei Harga Kemahalan Konstruksi (SHKK), yang mencakup harga bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah jasa konstruksi.
Data ini dikumpulkan secara berkala dalam empat triwulan, mulai dari Juli 2023 hingga April 2024.
Selain itu, bobot penghitungan berasal dari Bill of Quantity (BoQ) yang mencerminkan kebutuhan spesifik konstruksi di masing-masing wilayah.
Tingkat kemahalan juga dipengaruhi oleh kondisi geografis. Wilayah dengan topografi sulit, seperti dataran tinggi dan daerah terpencil, cenderung memiliki biaya konstruksi yang lebih tinggi.
Kabupaten-kabupaten di Kepulauan Nias menjadi contoh nyata, di mana tantangan distribusi barang dan akses transportasi meningkatkan biaya pembangunan.
Dampak pada Alokasi Dana
IKK memainkan peran penting dalam formula penghitungan DAU. Kabupaten dengan nilai IKK tinggi umumnya membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk menyesuaikan disparitas biaya pembangunan.
Laporan IKK Sumatera Utara 2024 memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika harga konstruksi di provinsi ini. Informasi tersebut menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan dan mengalokasikan anggaran secara efektif.
Ke depan, tantangan seperti distribusi material ke daerah terpencil dan peningkatan infrastruktur transportasi perlu menjadi prioritas untuk menekan biaya konstruksi dan meningkatkan pemerataan pembangunan.
Penulis/Editor: Damayanti Sinaga