Karya Kreatif Tak Cukup Diciptakan, Pelaku Ekraf di Kawasan Danau Toba Perlu Melindungi dan Mengomersialkannya

BERSPONSOR

Simalungun, NINNA.ID — Sebuah produk bisa lahir dari resep, ide, desain, atau keterampilan sederhana. Namun, ketika produk mulai dipasarkan, pelaku ekonomi kreatif perlu memikirkan hal lain yakni bagaimana melindungi nama dan identitas produk agar dapat dikembangkan menjadi usaha yang berkelanjutan?

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Penguatan Kekayaan Intelektual melalui Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Aktivasi Creative Hub di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa, 27 Oktober 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tersebut berlangsung selama dua hari, 27–28 Oktober 2026, di Mess Pemprovsu Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin, Parapat. Sekitar 50 pelaku ekonomi kreatif dan undangan lainnya mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan penjelasan tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga berdiskusi mengenai penerapannya dalam usaha, termasuk pendaftaran merek, perpanjangan perlindungan merek, dan kemungkinan menggunakan merek kolektif.

BERSPONSOR

Bagi pelaku usaha, pengetahuan tersebut penting karena kreativitas tidak otomatis menjamin keamanan identitas produk. Nama, desain, dan karakter sebuah produk perlu dikelola dengan tepat agar memiliki peluang berkembang di pasar.

Persoalan Merek

Berkat Elhan Harefa Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumut dalam materi Pentingnya Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif mengawali penjelasan, identitas produk bukan sekadar tampilan.

Nama yang mudah dikenali dapat membantu konsumen membedakan satu produk dari produk lainnya. Karena itu, pelaku usaha perlu memahami pilihan perlindungan yang tersedia sebelum memperluas pemasaran.

Namun, tidak semua unsur kreatif memperoleh perlindungan melalui mekanisme yang sama. Merek, misalnya, berkaitan dengan identitas pembeda barang atau jasa, sedangkan desain dan karya kreatif lainnya dapat memiliki bentuk perlindungan yang berbeda sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemahaman ini menjadi bekal bagi pelaku ekonomi kreatif untuk menentukan langkah perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada sesi diskusi membahas terkait merek kolektif dan perbedaannya dengan merek yang digunakan oleh satu pelaku usaha.

Dalam konteks ekonomi kreatif, merek kolektif dapat menjadi pilihan bagi kelompok usaha atau komunitas yang ingin menggunakan identitas bersama untuk produk atau jasa mereka, sesuai ketentuan pendaftaran dan penggunaannya.

Sebagai ilustrasi, nama seperti Sambal Teman dapat menjadi identitas yang ingin dikembangkan oleh pelaku usaha. Namun, apabila nama tersebut hendak digunakan bersama oleh sejumlah produsen, mereka perlu memahami apakah skema merek kolektif sesuai dengan struktur kelompok, aturan penggunaan, dan persyaratan hukumnya.

- Advertisement -

Sebaliknya, apabila merek digunakan oleh satu pelaku usaha untuk membedakan produknya, mekanisme pendaftaran merek yang sesuai perlu dipertimbangkan.

Dengan memahami perbedaan tersebut, pelaku ekonomi kreatif dapat memilih strategi yang mendukung pengembangan usaha, baik secara individual maupun melalui kolaborasi kelompok.

Merek kolektif juga berpotensi menjadi bagian dari strategi pemasaran bersama. Kelompok produsen dapat membangun pengenalan terhadap identitas produk mereka, sambil tetap memperhatikan standar mutu dan ketentuan penggunaan merek.

Bagi pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memasarkan produk secara mandiri, kerja sama semacam ini dapat menjadi salah satu peluang pengembangan usaha.

Biaya dan Masa Perlindungan

Diskusi mengenai merek juga menyentuh persoalan biaya pendaftaran dan perpanjangan. Bagi usaha kecil, biaya administrasi merupakan pertimbangan penting karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan rencana pengembangan usaha.

Informasi ini mengingatkan pelaku usaha agar tidak hanya memikirkan pendaftaran awal, tetapi juga mencatat masa berlaku merek dan merencanakan perpanjangannya.

Ketentuan resmi mengenai masa perlindungan, tenggat pengajuan, dan biaya perlu diperiksa kembali melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau instansi berwenang. Hal ini penting agar pelaku usaha mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat dan terkini.

Pengelolaan merek merupakan bagian dari pengelolaan usaha. Pelaku ekonomi kreatif perlu menyimpan dokumen pendaftaran, memantau masa berlaku, dan memastikan bahwa identitas yang digunakan sesuai dengan hak yang dimiliki.

Langkah tersebut dapat membantu mengurangi risiko administratif ketika usaha mulai berkembang dan mereknya semakin dikenal.

Belajar dari Kopi: Produk, Proses, dan Pengalaman

Selain perlindungan merek, materi yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Usaha Bersama Lebah Madu Takoma Slamat Suryadi dari Desa Sait Buttu menyampaikan materi terkait Praktik Baik Membangun Usaha Ekonomi Kreatif Berbadan menyoroti pentingnya mengembangkan produk agar memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

Pengalaman Kelompok Usaha kopi Desa Sait Buttu menunjukkan bahwa menjual produk saja belum tentu cukup untuk membangun usaha yang kuat. Pelaku usaha perlu memperhatikan proses produksi, pengolahan, distribusi, dan cara memperkenalkan produk kepada konsumen.

Ia menceritakan pengalaman menjajaki peluang penjualan satu ton kopi robusta ke Dubai. Namun, rencana tersebut belum berhasil karena masih terdapat sejumlah catatan dari calon mitra mengenai kopi yang ditawarkan.

TERKAIT  Tempe Mendoan Jadi Judul Google Hari Ini

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa peluang ekspor perlu didukung kesiapan produk dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar, termasuk ketika penjualan melibatkan pihak ketiga.

Di sisi lain, pelaku usaha dapat memperkuat pasar secara bertahap melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan kapasitas produksi mereka. Menurut narasumber, usaha tidak harus langsung mengejar pasar berskala besar apabila kemampuan produksi, jaringan kerja sama, dan dukungan yang tersedia belum memadai.

Salah satu pendekatan yang disampaikan adalah memperluas nilai produk melalui diversifikasi usaha. Penjualan kopi, misalnya, dapat disertai jasa edukasi yang memungkinkan konsumen mengenal proses produksi dan pengolahan secara langsung.

Pengalaman kelompok usaha yang diceritakan narasumber tersebut menunjukkan bahwa kunjungan ke rumah produksi dapat menarik minat calon pembeli. Ketika pengunjung melihat langsung proses pengolahan dan memahami karakter produk, ketertarikan tersebut berpotensi berlanjut menjadi pesanan.

Pendekatan ini tidak hanya menjadikan produk sebagai barang yang dijual, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar sebagai bagian dari penawaran usaha.

Bagi pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di bidang kuliner, kerajinan, maupun produk berbasis potensi lokal, model tersebut dapat menjadi inspirasi untuk mengembangkan layanan pendukung yang relevan.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan dan penguatan kelompok usaha. Bantuan atau pelatihan, menurut pemaparannya, perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola produksi dan mengembangkan pasar.

Pelajaran dari pengalaman usaha kopi tersebut relevan bagi pelaku ekonomi kreatif di Simalungun. Produk lokal dapat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang apabila didukung pengolahan yang tepat, identitas merek yang kuat, diversifikasi layanan, serta strategi pemasaran yang sesuai dengan kemampuan usaha.

Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif tidak berhenti pada penciptaan produk. Pelaku usaha juga perlu membangun sistem yang membuat produk tersebut dikenal, dipercaya, dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan.

Creative Hub sebagai Ruang Kolaborasi

Aktivasi Creative Hub di Simalungun merupakan bagian dari upaya Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah. Dalam sambutannya, perwakilan kementerian menyebut kegiatan di Simalungun sebagai salah satu dari tujuh kegiatan aktivasi yang dilaksanakan pada periode tersebut.

Creative Hub diharapkan menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk belajar, bertukar pengalaman, membangun kolaborasi, dan mengembangkan peluang usaha.

Penguatan ekosistem ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, instansi yang menangani kekayaan intelektual, komunitas, hingga pelaku usaha.

Melalui kolaborasi tersebut, pelaku ekonomi kreatif diharapkan memperoleh akses terhadap pembinaan, pembiayaan, kemitraan, dan pasar. Dukungan ini penting agar potensi kreativitas di daerah dapat berkembang menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga menyampaikan angka capaian ekonomi kreatif Indonesia pada 2025, yakni nilai investasi sebesar Rp183 triliun, ekspor senilai US$31,94 miliar, serta penyerapan 27,4 juta tenaga kerja. Angka tersebut disampaikan sebagai gambaran peran ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional.

Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun Dian Pratiwi mewakili Kepala Dinas Disbudparekraf Simalungun mengingatkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual agar karya yang dihasilkan pelaku ekonomi kreatif tidak diambil atau ditiru oleh pihak lain.

“Bapak-Ibu berkarya, tapi dicaplok orang lain, itu enggak enak banget,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan, Dian menyampaikan bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif akan memfasilitasi pembiayaan pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) secara gratis bagi pelaku ekonomi kreatif yang belum mendaftarkan karyanya maupun yang sedang dalam proses pengurusan.

Kepala Bidang Pengembangan Produk Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simalungun Dian Pratiwi
Dian Pratiwi, mewakili Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, mengingatkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual agar karya pelaku ekonomi kreatif tidak diambil atau ditiru pihak lain dalam kegiatan Aktivasi Creative Hub di Mess Pora-Pora Parapat, 27 Oktober 2026.

Dari Kreativitas Menuju Usaha Berkelanjutan

Rangkaian kegiatan dirancang untuk memberikan pemahaman mengenai aspek legalitas, perlindungan kekayaan intelektual, dan peluang pengembangan usaha.

Pada hari pertama, peserta mengikuti materi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, pendirian badan usaha berbadan hukum, pengembangan usaha yang legal dan berdaya saing, praktik baik pengelolaan badan usaha, serta kewajiban perpajakan.

Pada hari kedua, materi berlanjut pada peluang komersialisasi dan hilirisasi produk ekonomi kreatif serta akses pembiayaan bagi usaha kreatif.

Melalui materi dan diskusi tersebut, peserta diharapkan tidak hanya memahami pentingnya perlindungan karya, tetapi juga mampu melihat langkah lanjutan untuk mengembangkan produk atau jasa yang dihasilkan.

Bagi pelaku ekonomi kreatif, tantangannya bukan hanya melahirkan ide baru. Mereka juga perlu menentukan bentuk perlindungan yang tepat, mengelola legalitas usaha, menjaga identitas produk, serta merancang strategi pemasaran.

Aktivasi Creative Hub di Simalungun menjadi salah satu upaya untuk mempertemukan kebutuhan tersebut melalui peningkatan kapasitas dan kolaborasi.

Pada akhirnya, kreativitas memiliki peluang lebih besar untuk memberikan manfaat ekonomi ketika didukung pengetahuan, perlindungan yang tepat, dan strategi pengembangan usaha.

Dengan demikian, karya lokal tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga berpotensi menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi para pemilik karya.

Penulis/Editor: Damayanti Sinaga

BERSPONSOR

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU