NINNA.ID-“Geopark bukan hanya label. Ia adalah janji kepada bumi, kepada masa depan.”
Bayangkan sebuah kawasan yang dianugerahi warisan geologi kelas dunia, tempat letusan gunung purba melahirkan danau vulkanik terbesar se-Asia Tenggara, sekaligus rumah bagi kearifan lokal dan keragaman hayati yang tak ternilai. Itulah Geopark Kaldera Toba.
Namun kini, “mutiara” Sumatera itu retak di bawah tekanan eksploitasi, abai konservasi, dan krisis kepercayaan internasional.
Status Geopark Kaldera Toba yang semula “hijau” dari UNESCO kini terancam—menuju kuning, bahkan merah.
Luka di Tanah Geologi Dunia
Alih-alih menjadi kawasan konservasi dan pendidikan lingkungan, Kawasan Geopark Kaldera Toba justru dihantui oleh ironi: pembakaran bukit, pengerukan gunung, banjir bandang, longsor, hingga konflik agraria dan ekologi.
Di Sitahoan, Tele dan banyak tempat lainnya, hutan lindung disulap menjadi Kebun Eucaliptus, sementara air terjun dan jalur wisata digenangi lumpur akibat rusaknya penyangga tanah.
Dalam empat tahun terakhir, citra Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark nyaris lenyap ditelan kabut asap dan kerusakan ekologis.
Bukan hanya karena ulah masyarakat yang membuka lahan menyebabkan Kawasan Danau Toba hancur-hancuran.
Lebih dari itu juga karena pembiaran negara dan lemahnya kontrol atas korporasi perusak seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL). Tidak sedikit yang menyebut: inilah bentuk “geopark semu”.
Tiga Pilar Geopark yang Runtuh
UNESCO menetapkan tiga pilar dalam konsep geopark: konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sayangnya, ketiganya tak berjalan utuh di Geopark Kaldera Toba.
- Konservasi dikhianati dengan perusakan hutan, gunung dan bukit. Situs geologi penting tak lagi dilindungi, dan nilai geowisata runtuh seiring hilangnya lanskap alami.
- Edukasi terabaikan. Tidak ada program sistematis untuk menanamkan kesadaran geosains kepada masyarakat dan pengunjung. Mitigasi bencana? Masih sebatas narasi dan seremonial.
- Pemberdayaan setengah jalan. Memang ada desa wisata dan pelibatan pemuda dalam seni budaya, tapi peran pemandu lokal masih termarjinalkan tanpa perlindungan hukum.
“Jika tiga pilar ini tak dikembalikan, jangan salahkan jika status Geopark Kaldera Toba dihapus,” ujar Rommel Silalahi, pemandu wisata dari Samosir, dengan nada prihatin.
Keprihatinan akan berkurangnya luas hutan di Kawasan Danau Toba kerap ia sampaikan dalam rapat atau acara publik.
“Jadi apa sebenarnya yang mau dijual di Danau Toba khususnya Samosir sebentar lagi? Kawasan longsorlah sebentar lagi Samosir ini. Karena regulasi pemerintah tidak jelas! Ini pernah saya utarakan saat ada seminar di Simanindo. Kami bingung sama Pemerintah Kabupaten. Akibat longsor, yang menderita adalah masyarakat Samosir!” jelas Rommel menggarisbawahi kekurangan pemerintah daerah dalam sebuah FGD tema Pariwisata Samosir yang diadakan pada Agustus 2024.
Jalan Pulang Menuju Kartu Hijau
Lalu, apa yang harus dilakukan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba untuk mengembalikan kehormatan ini?
- Audit Lingkungan dan Penegakan Hukum
Badan Geopark bersama pemerintah pusat dan daerah harus memimpin audit ekologis menyeluruh di kawasan Kaldera Toba. Hentikan seluruh aktivitas pengerusakan—baik oleh warga maupun korporasi.
Aktivis lingkungan dari Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak berharap pemerintah mencabut izin TPL di kawasan hutan lindung, dan kembalikan hutan kepada masyarakat adat sebagai pengelola utama.
Pemerintah harus memastikan bahwa aktivitas perusahaan tidak memperburuk kondisi lingkungan di Kawasan Danau Toba.
- Restorasi Ekosistem Secara Partisipatif
Tanam kembali pohon asli lokal di kawasan yang rusak, libatkan sekolah, komunitas adat, dan desa wisata dalam reboisasi. UNESCO sangat menghargai pendekatan holistik dan partisipatif dalam konservasi. Geopark Kaldera Toba harus menjadi model, bukan sekadar penerima dana proyek.
- Revitalisasi Edukasi dan Mitigasi
Bangun pusat interpretasi geologi yang hidup, bukan hanya gedung kosong. Sediakan pelatihan berkala kepada masyarakat soal geosains, perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Libatkan anak-anak, ibu rumah tangga, hingga wisatawan dalam setiap modul edukasi.
- Penguatan Kapasitas dan Regulasi untuk SDM Lokal
Dorong pengesahan Perda/Perbup yang mewajibkan agen perjalanan menggunakan pemandu atau masyarakat lokal yang kompeten dan bersertifikat.
Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi martabat budaya. Berdayakan perempuan melalui koperasi desa wisata dan pelatihan keterampilan berbasis warisan lokal.
- Kolaborasi Internasional dan Geopark Twinning
Aktifkan kembali jejaring Asia Pacific Geoparks Network (APGN) dan ikuti program geopark twinning dengan negara lain. Belajar dari Eropa atau Jepang soal pengelolaan kawasan vulkanik dan partisipasi masyarakat. Badan Geopark Kaldera Toba harus hadir dalam forum internasional, bukan hanya dalam laporan.
- Pemantauan dan Evaluasi Mandiri
Bentuk tim pemantauan independen yang terdiri dari akademisi, aktivis lingkungan, dan tokoh adat. Evaluasi dilakukan secara berkala, dan laporannya diumumkan ke publik. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan kembali—baik dari UNESCO maupun masyarakat lokal.
Menjadikan Geopark Sebagai Gerakan Hidup
Lebih dari sekadar status “hijau” dari UNESCO, Geopark Kaldera Toba seharusnya menjadi rumah bersama untuk melindungi bumi, merawat budaya, dan membangun masa depan.
Jika dikelola dengan benar, Geopark Kaldera Toba bisa menjadi pionir geopark berkeadilan di Asia Tenggara. Tapi jika terus abai, Geopark Kaldera Toba hanya akan dikenang sebagai geopark yang gagal: kaya geologi, miskin harmoni.
“Geopark bukan proyek, ini gerakan. Dan seperti semua gerakan, ia butuh komitmen dari hati,” kata Wilmar Simanjorang yang pernah menjabat sebagai Badan Pengurus Geopark Kaldera Toba.
Waktunya menjawab: benarkah Pengelola Geopark Kaldera Toba penjaga Kawasan Danau Toba, atau hanya penumpang di ‘kapal birokrasi yang tak kunjung berlayar?’
Masyarakat menunggu aksi, bukan lagi narasi. Jika jejak mereka tak terlihat di kampung-kampung yang mereka wakili, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja?”
Penulis/Editor: Damayanti Sinaga
