Hotel dan Restoran di Daerah Wisata Banyak Tanpa Andalalin

BERSPONSOR

SIMALUNGUN Hotel dan Restoran serta rumah makan di daerah wisata di Kabupaten Simalungun, masih banyak tidak memiliki analisa dampak lalulintas (Andalalin).

Padahal, bangunan usaha tanpa Andalalin bisa membahayakan keselamatan berlalulintas. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Simalungun, Sabar Pardamean Saragih, Selasa (04/10/2022).

Di Parapat, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, tidak akan sulit untuk menemukan hotel berbintang maupun hotel kelas melati. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan unit. Begitu juga dengan restoran, cafe maupun rumah makan.

Namun, sebut Sabar, hotel di Parapat yang memiliki dokumen Andalalin, hanya Khas Hotel. Bahkan, sekelas Hotel Niagara yang begitu megah, belum juga memiliki dokumen Andalalin.

BERSPONSOR

“Hotel Niagara saat ini sedang berproses untuk memiliki dokumen Andalalin. Saat ini sudah mulai berdiskusi dengan kami (Dinas Perhubungan). Selebihnya, hotel lainnya, restoran dan rumah makan belum punya,” ucap Sabar.

Di kawasan wisata lainnya, lebih parah kondisinya dari Parapat. Haranggaol, Tigaras, Bukit Indah Simarjarunjung (BIS) dan sekitarnya. Bangunan usaha di sana tidak ada yang memiliki dokumen Andalalin.

Dijelaskan Kadis Perhubungan Simalungun ini, dokumen Andalalin sangat penting karena menyangkut hak orang banyak dalam berlalulintas. Utamanya soal keselamatan.

Dikatakan penting, sebab, Andalalin mengatur soal pendirian suatu bangunan usaha. Di mana saat membangun, harus memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan publik.

BERSPONSOR

“Misal, harus ada zona parkir, bangunan tidak menghalangi pandangan orang-orang yang sedang berlalulintas, tidak memakan bahu jalan, dan lannya,” ujar Sabar.

TERKAIT  ASN Kemenhub Ditemukan Meninggal Dunia di Kamarnya

Ditambah lagi, dengan Andalalin, katanya, pemilik bangunan usaha telah menaati sebagian dari ketentuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

“Perkembangan suatu daerah di masa yang akan datang harus memperhatikan tata ruang. Sedangkan Andalalin merupakan bagian dari penataan ruang,” tuturnya.

Dipaparkan, keberadaan harus memiliki Andalalin, ada diatur secara jelas melalui Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ). Terutama pada Pasal 99 UU tersebut.

- Advertisement -

“Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan Andalalin,” ucap Sabar, membacakan isi dari Pasal 99 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Untuk itu, pria 40-an tahun ini mengimbau masyarakat, terutama pengusaha agar mengurus atau memiliki dokumen Andalalin melalui konsultan yang diakui negara.

Dalam pengurusan, Dinas Perhubungan Simalungun bersedia memfasilitasi masyarakat. Karena saat ini Dinas Perhubungan telah memiliki dua pegawai yang memiliki kompetensi (sertifikasi) untuk menilai Andalalin.

“Bahkan soal Andalalin ini sudah menjadi perhatian Korlantas Polri. Kebetulan kami tadi zoom meeting di Satlantas Polres Simalungun, untuk monitoring dan evaluasi Andalalin,” katanya.

 

Penulis    : Gunawan
Editor       : Mahadi Sitanggang

BERSPONSOR

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU