Tigaras, NINNA.ID-Di ruang rapat virtual, narasi besar itu terdengar rapi. Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama Luhut Binsar Panjaitan membahas penguatan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) nasional.
Program disusun. Strategi dirancang. Infrastruktur disebut sebagai prioritas. Fasilitas penunjang dijanjikan. Sumber daya manusia ditingkatkan. Event internasional disiapkan.
Rapat virtual (zoom meeting) yang dipimpin Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan, dan dihadiri Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis 6 November 2025.
Semua terdengar meyakinkan. Semua kelihatan bergerak.
Namun, di Tigaras—salah satu pintu masuk utama menuju Danau Toba—ceritanya berbeda. Sangat berbeda.
Selasa, 28 April 2026. Di sebuah kedai sederhana di Pelabuhan Tigaras, percakapan warga tidak lagi ringan. Tidak basa-basi.
Yang dibicarakan hanya satu yakni jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki.
“Apa yang mesti kita lakukan agar Pak Bobby tepati janjinya. Sudah setahun sejak dia berjanji untuk memperbaiki jalan Tigaras,” kata salah seorang warga yang hadir.
Kalimat itu meluncur pelan, tapi menghantam.
Karena semua yang duduk di sana tahu ini bukan keluhan baru. Ini keluhan lama.
Pada Mei 2025, Bobby Nasution berdiri di Desa Tigaras dan menjanjikan perbaikan jalan sepanjang 2 kilometer menuju Pelabuhan Tigaras.
Dua kilometer. Jarak yang terdengar sederhana.
Namun setahun berlalu, yang tersisa bukan aspal baru, melainkan lubang-lubang yang semakin dalam, genangan air yang tak pernah surut, dan jalan yang berubah licin setiap hujan turun.
Bukan membaik—justru memburuk.
Jumlah kendaraan meningkat. Beban jalan bertambah.
Perbaikan? Tidak terlihat!
Padahal, jauh sebelum janji itu diucapkan, peringatan sudah datang.
Desember 2024, warga sudah mengeluhkan kondisi jalan menuju Pelabuhan Tigaras yang rusak parah. Jalan sempit, tidak cukup untuk dua mobil berpapasan. Tidak adanya parit membuat air hujan menggenang di badan jalan.
Lubang besar, aspal terkelupas, dan titik-titik becek menjadi pemandangan sehari-hari.
“Setiap hari kami melewati jalan ini. Kondisinya semakin parah, apalagi saat hujan,” keluh warga saat itu.
Wisatawan pun merasakan hal yang sama.
“Ini pengalaman pertama saya ke Pelabuhan Tigaras, tapi akses jalannya mengecewakan. Padahal ini destinasi internasional,” ujar Tania, wisatawan dari Medan yang pernah melintasi Jalan Tigaras menuju Samosir.
Alarm sudah berbunyi sejak lama.
Namun tidak pernah benar-benar dijawab.
Masuk ke Oktober 2025, kesabaran warga mulai habis.
Mereka tidak lagi hanya menunggu. Mereka bergerak.
Dengan swadaya, warga mengumpulkan batu, menambal jalan, bahkan mencari bantuan hingga ke luar daerah. Hasilnya hanya cukup untuk bertahan sementara.
Hujan turun, jalan kembali rusak.
Pada saat yang sama, warga menyoroti kendaraan bertonase berat yang setiap hari melintasi jalur tersebut, termasuk milik Pertamina.
“Pertamina lewat empat unit mobil setiap hari. Artinya mereka juga ikut merusak jalan. Tapi waktu kita minta bantuan, mereka tidak mau,” ujar Nurdalin Sinaga, warga yang juga pemilik Hotel My Nasha Tigaras.
Kekecewaan pun membesar.
Jika jalur ini dipakai oleh publik dan bahkan para pengusaha yang membawa barang dan tamu dari berbagai tempat untuk kebutuhan bisnis, mengapa kerusakan sepenuhnya ditanggung warga?
Hari ini, April 2026—situasinya belum berubah. Bahkan semakin berat.
“Kalau hujan, licin dan becek. Sangat berbahaya,” kata Erik Sinaga.
Risiko bukan lagi kemungkinan. Ironinya semakin terasa.
Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang geopark, event internasional, dan penguatan pariwisata berkelas dunia. Semua yang hebat dan luar biasa.
Di sisi lain, akses paling dasar menuju salah satu gerbang utama justru terabaikan.
Padahal Tigaras bukan jalur biasa.
Ia menawarkan rute lebih cepat menuju Samosir. Waktu tempuh dari Medan hanya sekitar 4–5 jam. Jalurnya indah: Kebun Teh Sidamanik, perbukitan hijau, panorama Danau Toba.
Operator transportasi seperti Parisma dan Sampri sudah membuka trayek. Kapal feri beroperasi hingga puluhan trip per hari.
Semua sudah siap. Kecuali satu hal paling mendasar: jalan yang layak.
“Kalau jalannya mulus, kami bisa tambah frekuensi,” kata Masta Sidabalok dari Parisma. “Tapi kalau rusak terus, wisatawan malas lewat sini.”
Potensi berhenti di tengah jalan—secara harfiah.
Dampaknya terasa nyata.
Pengelola wisata mengeluh kunjungan menurun. Pedagang kehilangan pembeli. Usaha kecil melemah.
Jalan rusak bukan sekadar masalah teknis.
Ia menjalar menjadi masalah ekonomi, keselamatan, hingga kepercayaan.
Karena jalan adalah awal dari segalanya.
“Jalan ini adalah wajah pertama bagi wisatawan,” kata Nurdalin. “Kalau rusak, bagaimana mereka bisa menikmati Danau Toba?”
Kembali ke kedai di Pelabuhan Tigaras.
Tidak ada keputusan besar. Tidak ada pejabat, kecuali Kepala Desa Tigaras.
Hanya ada satu kesepahaman yakni warga tidak akan berhenti mengingat.
Mereka sudah mengeluh sejak 2024.
Mereka sudah bergerak sejak 2025.
Dan hari ini, 2026, mereka masih menunggu.
Setahun sudah sejak janji itu diucapkan.
Di Tigaras, setiap lubang di jalan adalah bukti.
Bahwa janji pernah dibuat.
Bahwa harapan pernah diberikan.
Dan hingga hari ini, belum ditepati.
Bagi warga Tigaras, dua kilometer itu bukan sekadar proyek.
Itu adalah martabat.
Itu adalah akses hidup.
Dan itu adalah ujian paling sederhana: Apakah kata-kata seorang pemimpin benar-benar berarti?
Penulis/Editor: Damayanti Sinaga
