Fraksi PDI-P Tolak P-APBD Samosir, Sejumlah Orang Makan Uang Rakyat

BERSPONSOR

SAMOSIR – Fraksi PDI-P tolak paripurna pembahasan P-APBD 2022 Samosir, yang digelar 30 September lalu. Fraksi ini berdalih, ada sejumlah orang, yang tidak pantas telah memakan uang rakyat Samosir dengan jumlah fantastis. Karena itu, Fraksi PDI-P memilih tidak ikut hadir dalam pembahasan itu.

Dari penelusuran ninna.id, ada dua faktor lagi yang membuat Fraksi PDI-P enggan mengahadiri rapat paripurna itu. Berikut rincian alasan fraksi ini menolak hadir, seperti yang diungkapkan seorang anggota DPRD Samosir dari PDI-P, Pilippus Pandiangan.

Pertama, Fraksi PDI-Pmenolak biaya honor untuk 7 orang anggota TBPP (Tim Bupati Percepatan Pembangunan) sebesar Rp17 juta/orang.

Kedua, menolak biaya sewa Hotel Vantas sebesar Rp40 juta/bulan, yang diduga milik orang tua Bupati Samosir sebagai rumah dinas sementara Bupati Samosir.

BERSPONSOR

Dan ketiga, mendesak agar 9 Unit alat berat milik Dinas PUPR yang baru dibeli, secepatnya ditempatkan di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Samosir, untuk kebutuhan masyarakat.

“Kami tidak mau uang rakyat dimakan oleh beberapa orang, sementara masyarakat bersakit-sakit. Mereka butuh pupuk, butuh bibit. Apapun sanksi, apapun risikonya kami terima demi masyarakat Samosir. Itulah alasan kami dari Fraksi PDI-P tidak menghadiri rapat paripurna,” ungkap Philippus Pandiangan, yang ditemui di Desa Sianting-anting, Kecamatan Pangururan, Rabu (05/10/2022).

TERKAIT  Peredaran Obat Sirup di Toba Dalam Pengawasan

Ketidakhadiran mereka dinilai guna menyelamatkan uang rakyat atau APBD agar tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak pro rakyat, seperti pembayaran honor 7 orang anggota TBPP yang diangkat berdasarkan SK Bupati Samosir.

Pilippus Pandiangan juga menambahkan, sejak awal Fraksi PDI-P dengan tegas telah menolak pembentukan TBPP yang masing-masing anggotanya bergaji Rp17 juta per bulan.

BERSPONSOR

“Itu bukan merupakan aspirasi dari masyarakat, juga bukan hal yang mendesak untuk Kabupaten Samosir. Masih banyak yang lebih penting untuk dianggarkan daripada menggaji TBPP dengan ratusan juta per tahun,” ujar Pilipus Pandiangan.

Dari Philippus Pandiangan terungkap lagi, ternyata Fraksi PDI-P bukan kali ini saja tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Samosir. Sebelumnya, saat APBD Tahun 2022 yang diparipurnakan di Tahun 2021 lalu, seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDI-P juga melakukan aksi walk out. Namun, karena akhirnya penentuan melalui mekanisme voting, tetap saja anggaran untuk honor 5 orang anggota TBPP, disetujui.

“Akhirnya anggaran biaya honor untuk 5 orang anggota TBPP menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI),” ungkap Philipus.

 

- Advertisement -

Penulis   : Aditya
Editor      : Mahadi Sitanggang

BERSPONSOR

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU