F1 H2O Event Internasional, Pemerintah dan Masyarakat Belum Sepakat

TOBA – F1 H2O Event Internasional atau Formula Boat Race yang akan digelar di Balige, Kabupaten Toba pada tanggal 24-26 Februari 2023 mendatang sudah di ambang mata.

Pemerintah Kabupaten Toba diharapkan mampu mempersiapkan lokasi penyelenggaraan. Di antaranya pembebasan lahan pemukiman yang ada di garis sempadan danau.

“Kegiatan inikan internasional jadi ada keterlibatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kabupaten Toba dikasih tugas untuk menyiapkan lahan untuk lokasi pelaksanaan F1 H2O ini, kemudian merelokasi warga yang ada di garis sempadan ke tempat yang telah ditentukan. Rencananya akan ditempatkan di lapangan olahraga Sisingamangaraja,” kata Gumianto Simangunsong Plt Kadis PUPR Toba, dijumpai di ruang kerjanya, Selasa (04/10/2022).

Untuk pembangunan ruko dimaksud, pemerintah Kabupaten Toba telah mengalokasikan APBD sebesar Rp5,1 miliar serta sejumlah anggaran untuk kerohiman.

BERSPONSOR

“Nanti akan ada penilaian dari konsultan jasa penilai terhadap nilai kerohiman yang akan diberikan dan akan kami konsultasikan dengan warga terdampak. Kemudian akan disepakati untuk dibayarkan kepada mereka. Secara prinsipnya pemerintah Kabupaten Toba tidak akan menyengsarakan masyarakat yang ada di sempadan,” lanjut Gumianto.

“Kemudian ada rencanakan pembangunan 18 ruko bagi warga yang ada bangunannya. Juga rencanakan memberi biaya untuk mengontrak rumah bagi yang mengontrak selama di sana selama ini,” katanya.

Adanya lapangan olah raga selama ini di sana tidak akan beralih fungsi, malah kata Gumianto luas lapangan menjadi bertambah.

“Kami telah melaksanakan 5 kali pertemuan dengan warga yang terdampak dan kemudian kepada keturunan Mulia Raja Napitupulu. Mereka memang menginginkan lapangan olahraga itu tidak beralih fungsi. Di forum itu juga kami sudah sampaikan, lapangan tidak akan beralih fungsi, tetap sebagai lapangan olahraga dan akan ada penambahan luasan. Lahan yang terpakai untuk ruko akan ditambah dari area sempadan ke arah barat dan kami pastikan akan melebihi luasan dari tanah yang terpakai untuk bangunan ruko,” jelasnya.

BERSPONSOR
TERKAIT  Pesta Rakyat Tarhilala, Ajak Masyarakat Kelola Sampah Secara Bertanggung Jawab

Adapun permintaan dari keturunan Mulia Raja untuk dilibatkan dalam pengelolaan kawasan, pemerintah kabupaten akan menyampaikan melalui kesepakatan dengan pihak Afiata.

“Kami merencanakan pengelolaan kawasan akan melibatkan keturunan Mulia Raja Napitupulu melalui kesepakatan dengan pihak Afiata. Dalam penambahan tenaga pengelola kawasan, keturunan Mulia Raja Napitupulu didahulukan,” sebutnya.

Kegiatan F1 H2O, sebut Gumianto tentunya sangat berdampak ke berbagai sektor. Di antaranya perekonomian, pariwisata dan UMKM yang akan berkembang selama pelaksanaan bahkan sebelum dan setelah kegiatan berlangsung.

Pengelolaan kawasan itu, lanjut Gumianto, selama 5 tahun akan dikelola Afiata dengan dasar kerjasama antara Pemkab dengan Afiata dan melibatkan keturunan Mulia Raja Napitupulu.

- Advertisement -

Penolakan dari Masyarakat
Pembangunan ruko bagi warga ternyata mendapat penolakan dari keturunan Mulia Raja Napitupulu.

F1 H2O
Areal Raja Mulia Napitupulu

“Kami bukannya keberatan masalah pembangunan atau pertandingan internasional di situ. Tapi kami tidak setuju apabila penduduk di situ dipindahkan atau direlokasi dan dibangun ruko di tanah lapang. Kami tidak setuju sebagai keturunan Mulia Raja,” kata Guntur Napitupulu (62) salah seorang keturunan Mulia Raja Napitupulu.

Mereka menginginkan tanah lapang tetap dipertahankan untuk menjaga marwah. Bahkan jika memungkikan, dibangunkan stadion di lokasi itu.

Jika ada stadion, maka bisa dibangun kios-kios untuk disewakan kepada masyarakat. Warga yang pindah dari situ bisa tetap berusaha di sana.

“Kami tidak mau di tanah lapang itu ada bangunan ruko. Keturunan Mulia Raja tidak setuju, itu saja,” kata Guntur Napitupulu.

Salah seorang warga yang tinggal di sempadan danau, Rosita Tambunan (60), dijumpai dikediamannya mengakui telah beberapa kali memenuhi undangan sosialisasi terkait relokasi.

“Sudah 5 kali pertemuan, di kantor camat 4 kali, di kantor bupati sekali. Kami direlokasi ke lapangan, katanya kerohiman akan diberikan dengan penilaian nilai bangunan dan usaha oleh konsultan dari medan,” tutur ibu yang kesehariannya berjualan makanan.

 

Penulis  : Desi
Editor     : Mahadi Sitanggang

BERSPONSOR

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU