“Entah siapa yagng salah, ku tak tahu”
SAMOSIR – Sepenggal lagu viral di Tiktok itu seolah menggambarkan hubungan dua mantan Bupati Samosir yang sekarang jadi pengurus BP Geopark Kaldera Toba. Mantan pejabat Bupati Samosir Wilmar Simanjorang baru-baru ini meminta Mantan Bupati Samosir dua priode Mangindar Simbolon, mundur dari BP Geopark Kaldera Toba.
Mundur Saja Bila Tak Sanggup Jadi Ketua Harian BP Geopark Kaldera Toba.
Demikian kata-kata yang dilontakan Wilmar Simanjorang, Kepala Bidang Edukasi dan Litbang BP Geopark Kaldera Toba. Beberapa hal yang menjadi dasar Ketua Harian Mangindar Simbolon patut mengundurkan diri, kata dia, di antaranya: tidak maksimalnya kinerja Mangindar.
Dia sangat jarang ke kantor. Tidak ada rapat rutin yang diselenggarakan untuk merealisasikan target BP Geopark Kaldera Toba. Tidak ada laporan ke Gubernur tentang apa yang dikerjakan oleh BP Geopark Kaldera Toba.
“Untuk apa sertifikasi Geopark Kaldera Toba jika tidak ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti pesan Gubernur pada 20 Januari 2021 waktu Rapat Audiensi Pengurus Geopark. Di situ dikatakan bikin perencanaan, buat bagaimana agar masyarakat ikut serta menikmati Geopark Kaldera Toba. Rapat saja tidak rutin, laporan untuk ke Gubernur juga tidak pernah kami lihat. Ini mau apa? Tiap hari ruangan yang dipersiapkan buat Ketua Harian juga tidak berfungsi. Ruang sekretariat juga tidak berfungsi. Mau kemana ini?” ujarnya.
“Janganlah kita main-main dengan SK dari Gubernur. Kita haruslah melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Untuk apa diberikan SK oleh Gubernur. Ada SK terhormat. Ada amanah dari Gubernur tapi kita tidak lakukan dengan sepenuh hati. Jangan kita tahan-tahan demi gengsi tapi yang korban Danau Toba ini! Yang korban destinasi internasional ini. Ya sudah mengundurkan diri saja jika tidak mampu dalam memimpin!” ujarnya bernada kesal terhadap kinerja Mangindar Simbolon yang menjabat sebagai Ketua Harian BP Geopark Kaldera Toba.
Pada rapat 20 Januari di hadapan BP Geopark Kaldera Toba, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meminta pengelolaan Geopark Kaldera Toba tetap diprioritaskan untuk kemakmuran masyarakat kawasan Danau Toba. Karena itu, program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu diperbanyak.
Menurut Gubernur, masyarakat adalah hal yang paling utama dalam pengembangan Kaldera Toba UNESCO Global Geopark. Karena itu, jangan sampai masyarakat kawasan tersebut hanya menjadi penonton. Masyarakat harus banyak terlibat dalam pengembangan tersebut.
“Kita Ajak mereka, gandeng mereka, sehingga mereka menjadi pelaku utama di kawasan Danau Toba,” kata Gubernur.
Penghijauan kawasan Danau Toba, kata Gubernur, juga harus dijadikan prioritas. Gubernur mengusulkan penghijauan dengan penanaman pohon kacang Macadamia. Tanaman ini cocok ditanam di daerah tangkapan air. Selain penghijauan, tanaman Macadamia juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Bukan Penghijauan Pembakaran Malah Kerap Terjadi
Bertentangan dengan harapan Gubernur. Bukannya penghijauan, yang terjadi belakangan ini di Kawasan Danau Toba lebih sering pembakaran hutan. Belum lama ini, Wilmar Simanjorang juga menyuarakan mengenai pembakaran lahan hutan di Samosir. Ia mengatakan menyelamatkan lingkungan kawasan Danau Toba harus dilakukan dengan aksi nyata, bukan sekadar seremonial. Terlebih akhir-akhir ini kawasan hutan kawasan Danau Toba masih kerap terbakar.
UNESCO dalam publikasinya menyebutkan Geopark memiliki warisan bumi berharga. Warisan Dunia ini harus dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan nilainya agar dapat diwariskan dari generasi ke generasi di bumi.
Selain terdaftar sebagai Geopark, Kawasan Danau Toba yang secara topografi terdiri dari Pegunungan Bukit Barisan pun terdaftar sebagai Warisan Hutan Hujan Tropis Sumatera di UNESCO. Dengan demikian, KDT mendapat dua pengakuan sekaligus sebagai warisan dunia di UNESCO. Ini menunjukkan KDT urgen untuk dilindungi.
Akan tetapi data menunjukkan perusakan terhadap Warisan Hutan Hujan Tropis ini terus meningkat. Data dari Badan Lingkungan Hidup Sumut menunjukkan sejumlah tempat yang seharusnya hutan telah beralih fungsi. Ada sejumlah areal kehutanan kini dijadikan sebagai lahan milik pribadi, perkebunan, dan alih fungsi lainnya.
Penulis  : Damayanti Sinaga
Edior     : Mahadi Sitanggang
