spot_img

Ada Apa dengan Geopark Kaldera Toba?

NINNA.IDGeopark Kaldera Toba menghadirkan secercah harapan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan akan bangkitnya kembali kejayaan Kawasan Danau Toba, setelah redupnya kehidupan sektor pariwisata setelah mengalami kejayaan sebelumnya pada era 80an dan semakin rusaknya lingkungan Kawasan Danau Toba.

Merespon kegalauan masyarakat tentang nasib Toba, ditanggapi pemerintah dengan kehadiran Pak Jokowi untuk membangun Danau Toba dengan menetapkan Danau Toba sebagai daerah super prioritas pembangunan yang diterjemahkan oleh pembantunya, membentuk Badan Pegelola Pembangunan Pariwisata Danau Toba yang pada mulanya dianggap sebagai sang juru selamat Kawasan Danau Toba dengan menggelar karpet merah kepada BPODT.

Untuk saat ini yang dibahas baru menyangkut kehadiran Toba Caldera Unesco Global Geopark (TC_UGGp), yaitu suatu konsep pembangunan yang diperkenalkan sebagai solusi penyelesaian masalah yang dihadapi Toba, maka diperkenalkanlah Geopark pada awal tahun 2012 dan kemudian melahirkan Inspairing Geopark Kaldera Toba yang dinobatkan menjadi Geopark Nasional Caldera Toba pada tahun 2014 yang disingkat GNKT di era pemerintahan SBY.

Kinerja Inspiring Geopark Toba
Untuk menjalankan misi pembangunan berbasis Geopark yakni, Memuliakan Bumi dan Mensejahterahkan Masyarakat, yang sudah banyak berhasil diterapkan diberbagai negara, maka oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibentuklah kelembagaan yang disebut Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba yang dipimpin Dr.Sabrina Dali Munthe.

Hasil kinerja lembaga bentukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini, pada tahun 2015 diputuskan dalam konfrensi Asia Fasifik Global di Sanin, Kaigan, Jepang. Geopark Kaldera Toba gagal masuk Global Geopark Network (GGN), dan diberi waktu 2 tahun untuk mengusulkan kembali dengan melaksanakan 5 Rekomendasi untuk GNKT. Menurut Gubernur Sumatera Utara kala itu, Erry Nuradi, semua persyaratan harus diperbaiki semua.

Kinerja BP GKT Pasca Kegagalan tahun 2015
Bertolak dari kegagalan di atas, maka dibentuklah kelembagan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan Peraturan Gubernur Suatera Utara Nomor: 34 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara dan untuk melaksanakan semua yang dipersyaratkan oleh GGN dibentuklah kepengurusan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/5/KPTS/2016 tanggal 7 Januari 2016 dengan menujuk Ir.Alimin Ginting seorang profesional di bidangnya yang diharapkan mampu mengerjakan kelima Recomendasi Unesco.

Namun dapat dicatat, ditetapkannya kelembagaan pada tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan ditetapkannya kepengurusan pada tanggal 7 Januari 2016 hampir memakan 5 bulan lamanya baru ada kepengurusan.

Kebijakan Pembangunan Pariwisata berbasis Geopark sangat disambut dengan baik oleh para Bupati sekawasan Danau Toba. Hal ini dapat dilihat tentang Pembentukan Badan Pengelola Geoarea Samosir Geopark Kaldera Toba yang langsung aksi di lapangan adalah Bupati Samosir ditandai dengan menerbitkan Keputusan Bupati Samosir 38 Tahun 2014, dan pada tanggal 30 Desember 2014 menetapkan personilnya dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor : 296 Tahun 2014 dengan menunjuk Theodora Sihotang sebagai Ketua dan Tetty Naibaho selaku Sekretaris.

Pentingnya Pembangunan berbasis geopark dilanjutkan Bupati Samosir berikutnya, Drs.Rapidin Simbolon, karena dia sangat paham apa hakekat pembangunan berbasis Geopark dengan tetap meneruskan dan mendukung pelaksanaan 5 Rekomendasi Unesco tahun 2015 dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor :271 Tahun 2016 dan menunjuk Drs.Wilmar Simanjorang, M.Si sebagai manajer Geoarea Samosir Geopark Kaldera Toba dan mengerahkan dukungan semua OPD Kabupaten Samosir.

Ketua BP GKT yang bekerja mulai awal Januari 2016 sudah berjalan hampir dua tahun lebih, juga kurang menunjukkan kinerja yang diharapkan Menteri Pariwisata dan Gubernur Sumatera Utara. Dengan kineja yang kurang optimal ini, maka ditanggapi oleh pemerintah pusat dan daerah di antaranya kebijakan Menteri Pariwisata untuk membentuk Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba yang dipercayakan kepada Waluyo. Tapi bentukan Menteri inipun tak berbuat apa-apa, karena tidak pernah tedengar turun ke lapangan.

Gubernur Sumatera Utara juga menyikapi kinerja BP GKT ini. Melihat melihat perkembangan Geopark Kaldera Toba yang kurang bekerja optimal tersebut, pada tanggal 5 September 2017 dibentuk Tim Percepatan Geopark Kaldera Toba yang diketuai oleh seorang Jenderal, Nurhajizah Marpaung, Wakil Gubernur Sumatera Utara.

Kemudian untuk lebih bekerja cepat dan berhasil guna, oleh Gubernur Sumatera Utara dibentuk lagi kelembagaan BP GKT dengan Peraturan Gubernur Nomor.88 Tahun 2017 dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/778/KPTS.2016 tanggal 28 Desember 2017 diangkat Dr.Hidayati sebagai General Manager (GM) dan melakukan 5 Recomendasi Unesco, dan Drs.Wilmar E. Simandjorang diangkat sebagai Komisi Edukasi dan Manajer Pusat Informasi Geopark Kaldera Toba Sigulatti.

Meneruskan infrastruktur yang telah berhasil dirintis oleh Ketua Percepatan GKT bentukan Gubernur, maka pada tahun 2018, Dr.Hidayati sebagai GM BP GKT pada tahun 2018 mengirimkan Dosir Geopark Kaldera Toba ke markas Unesco di Paris untuk dapat meraih predikat TC UGGp. Namun pada sidang Unesco di Italy, keberadaan Geopark Kaldera Toba masih tetap ditolak dengan bahasa diplomasi. GKT ditunda dengan memberi 9 Rekomendasi yang harus dilengkapi oleh Pemerintah RI.

Terjadinya dua kali penolakan mendapatkan predikat TC UGGp membuat keprihatinan Menteri Pariwisata Arief Jahya, dan langsung berinisiatif untuk bekerja keras bagaimana agar Toba meraih pengakuan Unesco dengan secepatnya. Langkah pertama yang dilakukan, pergi langsung ke kantor pusat Unesco di Paris untuk berkonsultasi, mengetahui apa saja yang harus dipenuhi dan dilakukan agar lolos serifikasi oleh tim asesor Unesco.

TERKAIT  Sejarah Ziarah Orang Batak (I)

Selanjutnya Menteri Pariwisata Arief Yahya, memimpin langsung dan menunjuk staf khususnya mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan pihak terkait, untuk melengkapi 9 persyarataan yang dibutuhkan dan mendukung semua biaya yang dibutuhkan. Dengan bekerja keras maka hasil perbaikan oleh Tim dikirimkan ke Unesco melalui KNIU (Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akhirnya pada tanggal 7 Juli 2020 diterima menjadi TC UGGp dengan memberikan 6 Rekomendasi Unesco yang harus dikerjakan selama tahun 2020 samapai dengan tahun 2024.

Kinerja Setelah Menyandang TC UGGp
Dalam rangka menyesuaikan kepada status TC UGGp yang sudah diberikan Unesco, maka Gubernur Sumatera Utara membentuk kelembagaan baru dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 48 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark Provinsi Sumatera Utara dan untuk melaksanakannya diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Pengangkatan Personil TC UGGP dua kali berturut turut yakni Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/630/KPTS Tahun 2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diganti dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/630/KPTS Tahun 2021 tanggal 20 Oktober 2021 yang diketuai oleh Ir.Mangindar Simbolon,MM.

Setelah penetapan personil dan dikukuhkan pada pertemuan 21 Januari di Rumah Dinas Gubernur. Pada pertemuan lengkap personil dan dihadiri OPD Provsu terkait Geopark pada tanggal 21 Januari, Gubernur memerintahkan Ketua Harian agar dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat di dalam Geosite dan sekitarnya dan membuatkan Rencana Kerja BP TC UGGp untuk priode 3 bulan, 6 bulan, satu tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sehingga pada waktu direvalidasi Unesco tahap pertama tahun 2023 dan kemudian pada tahun 2024, sudah siap untuk memperoleh green Card dari Unesco. Tetapi sangat disayangkan, hingga tulisan ini dibuat, BP TC UGGp belum berhasil membuat Rencana Kerja BP TC UGGp dan juga belum punya Master Plan secara formal sebagai dasar bekerja setiap orang maupun instansi terkait, dan juga tidak punya anggaran pendukung untuk operasional sebagai lazimnya lembaga bentukan Pemerintah.

Dalam priode terakhir ini yang baru berjalan bebarapa bulan, masih terlihat beberapa bidang yang berfungsi. Bidang yang kurang dapat berfugsi yakni Bidang Konservasi yang dipercayakan kepada Mantan GM BP GKT, dan Bidang Pemberdayaan dan UKM yang dipercayakan kepada mantan Ketua BP GKT yang pertama, serta Bidang Promosi dipercayakan kepada Kepala Dinas Infokom Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara ex officio, ketigan bidang tersebut tidak melakukan kegiatan dalam melaksanakan 6 Rekomendasi Unesco tersebut.

Setelah BP TC UGGp dengan tiga bidangnya tidak melaksanakan tupoksinya, maka Gubernur melakukan pergantian pejabat dan staf, yaitu dua dari Bidang diganti pejabatnya namun dari yang diganti tersebut, satu tetap kurang berfungsi optimal dan satu lagi sama sekali tidak berbuat apa-apa. Dengan pergantian pejabat dan personil tahap pertama, maka dua bidang yang berfungsi sedangkan dua lagi masih tetap kurang bekerja dengan optimal.

Kepemimpinan BP GKT 2012-2024
Perilaku penggiat dan pelaku geopark dapat dicatat, bahwa semenjak ide Geopark Kaldera Toba muncul, baik masyarakat luas, pelaku wisata maupun para pejabat di negeri ini ingin mengetahui apa sosok Geopark, dengan demikian mau belajar dan mendengar tentang kehadiran GKT. Sebaliknya setelah menjadi Toba Caldera Unesco terjadi suatu euphoria di BP TC UGGp dengan kesadaran penuh bermegah dalam menikmati status TC UGGp.

Dari penjelasan di atas terdapat 6 pemimpin lembaga Geopark Kaldera Toba yang punya latar belakang dan jejak rekam yang berbeda dan juga gaya kepemimpinan yang berbeda pula.

Piminan pada waktu Inspiring Geopark adalah seorang birokrat sejati, dan sesudah menjadi BP GKT dipimpin oleh profesional di bidang bisnis sumber daya pertambangan, kemudian Ketua Tim Percepatan GKT birokrat dan berlatar belakang militer. Kemudian untuk meneruskan gaya militer dengan kelembagaan bentuk GM, juga dinahkodai birokrat, dan setelah berobah menjadi BP TC UGGp, kembali lagi dinahkodai oleh birokrat.

Dapat ditarik kesimpulan sementara, yang dipimpin dengan gaya birokrat kelihatannya kurang berhasil. Pemimpin dengan gaya profesional di bidangnya kurang mampu berkoordinasi, khususnya dengan birokrasi pemerintah maupun para jajarannya yang berlatar belakang LSM dan politisi juga pejabat serta ilmuan. Lalu yang dipimpin dengan gaya militer dapat berhasil menyiapkan infrastruktur yang menjadi bahan melaksanakan 9 Rekomendasi dan membuat dosir untuk disampaikan kepada Unesco yang didukung OPD dan BUMN/D.

Timbul pertanyaan, seperti apa gerangan gaya yang dibutuhkan untuk memimpin BP TC UGGp?

Jawaban sementara, gaya kepemimpinan kombinasi dari birokrat, militer, profesional plus sebagai aktivis pergerakan yang berbasis komunitas (dapat menggerakkan komunitas dan masyarakat lokal) yang militan serta memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan dan orientasi kepada masyarakat serta cinta lingkungan Kawasan Danau Toba.

Mau coba?, carilah sang KATUA yang tepat.

 

Penulis   : Dr.Wilmar E.Simandjorang, Dipl_Ec.,M.Si
                (Penggiat Lingkungan Kawasan Danau Toba)
Editor      : Mahadi Sitanggang

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU